Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. MI/Susanto.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. MI/Susanto.

Pemerintah Matangkan Kebijakan Perdagangan Internasional

Ekonomi perdagangan ri
Suci Sedya Utami • 31 Oktober 2017 14:55
medcom.id, Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumpulkan para menteri untuk membahas dan mematangkan kebijakan perdagangan internasional.
 
Menteri yang hadir di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggrtiasto Lukita, Perteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
 
Retno mengatakan rapat kali ini untuk mengonsolidasikan posisi Indonesia dalam seluruh perundingan perdagangan Internasional seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Bilateral Investement Treaty (BIT) dan sebagainya, yang mana Kemenlu memliki tugas untuk memfasilitasi prosesnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?




"Kami fasilitasi, misal untuk bilateral investment treaty kan kita sudah mulai generasi baru," kata Retno di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa 31 Oktober 2017.
 
Sementara itu, Arcandra mengatakan untuk perundingan BIT dengan Uni Emirat Arab sudah selesai, dan tinggal diparaf. Presiden meminta agar BIT diselesaikan secepatnya.
 
"Bapak Presiden mengatakan bahwa BIT mereka belum selesai, jadi waktu itu kalau enggak salah Mei, alhamdulilah tiga kali round perundingan selesai BIT," ujar Arcandra.
 
Setelah itu, lanjut Arcandra, BIT yang akan digarap selanjutnya yakni dengan Qatar. Archandra menyatakan pihak Indonesia akan secepatnya bertemu dengan Qatar.
 
"Janji kita tiga bulan," jelas dia.
 
Dirinya menambahkan, untuk kerja sama di sektor energi, dia bilang ada tiga hal yang menjadi fokus, yakni dengan Australia, Chili, dan Uni Eropa.
 
"Dengan Australia bagaimana bentuk kerjasama kita, di situ Australia ingin agar masalah divestasi itu kalau bisa perusahaan asing bisa memiliki sampai 100 persen, sementara di Undang-undang kita kan harus divestasi sampai 51 persen. Nah ini bagaimana kendala-kendala ini bisa kita atasi," pungkas Arcandra.
 

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif