Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Kepala BKPM Franky Sibarani (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

BKPM Janji Perpres Revisi DNI Kelar April Ini

Ekonomi daftar negatif investasi
Husen Miftahudin • 04 April 2016 12:32
medcom.id, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berjanji Peraturan Presiden (Perpres) mengenai revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) akan selesai pada pertengahan bulan ini. Revisi ini dilakukan untuk membuka keran investasi yang lebih luas masuk ke dalam negeri.
 
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, Perpres mengenai revisi DNI seharusnya sudah selesai mengingat rencananya yang diterbitkan awal Maret 2016. Namun karena melibatkan beberapa kementerian, maka perlu pengecekan lebih dalam sebelum mengeluarkan produk hukum yang lebih mengikat kementerian teknis.
 
"‎DNI itu sudah dalam taraf sebetulnya sudah selesai. Cuma memang, kan DNI itu melibatkan lebih dari 10 kementerian. Sehingga, sebelum itu didudukkan menjadi produk hukum, memang ada proses konfirmasi," ujar Franky, dalam 'Dialog Pusat Logistik Berikat untuk Mendorong Daya Saing Investasi', di Kantor Pusat BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan, proses konfirmasi aturan yang mendalam sebenarnya tinggal beberapa kementerian. Terlebih aturannya yang sudah disiapkan, maka ia yakin Perpres revisi DNI akan selesai pada pertengahan April ini.
 
"Konfirmasi (Perpres revisi DNI) saya kira sekarang ini tinggal satu, dua hal lagi. Secara paralel memang Perpresnya sudah disiapkan. Saya harapkan, pertengahan April ini ‎sudah bisa selesai," pungkas Franky.
 
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X yang berfokus untuk merevisi DNI. Revisi DNI bertujuan untuk meningkatkan porsi kepemilikan asing menjadi mayoritas, namun tetap mengutamakan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM).
 
Peraturan soal DNI tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif