Megawati Soekarnoputri - - Foto:MI/ Susanto
Megawati Soekarnoputri - - Foto:MI/ Susanto

Megawati Nilai SIN Pajak Mampu Bikin Penerimaan Surplus

Ekonomi perpajakan penerimaan pajak
Eko Nordiansyah • 28 Mei 2021 17:18
Jakarta: Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri menilai konsep single identity number (SIN) pajak mampu mendorong penerimaan negara dari sektor pajak. Bahkan selama ia memimpin sejak 2001-2004 penerimaan negara selalu mencatatkan surplus.
 
Secara umum, Megawati mengatakan konsep SIN dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, serta mencegah kredit macet. Konsep SIN pajak juga dinilai mampu mewujudkan Indonesia sejahtera.
 
"Manfaat kebijakan terbukti pada zaman pemerintahan saya. Pada 2001-2004 berturut-turut target penerimaan sampai 12,3 persen. Pada 2001, penerimaan pajak surplus Rp1,7 triliun," katanya dalam webinar Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat, 28 Mei 2021.
 
Megawati menambahkan, pada 2002 penerimaan negara kembali mencatatkan surplus, serta membukukan penerimaan pajak mencapai lebih dari Rp180 triliun. Di 2002 dan 2003, ia menyebut, penerimaan pajak juga mampu menutupi pengeluaran rutin negara pada saat itu.
 
"Apa yang saya jelaskan hari ini maksud saya adalah sebenarnya sebagai sebuah bangsa dan negara kita jangan selalu berpatok kepada aturan yang kita jalankan, karena aturan yang ada seharusnya selalu mengalami perbaikan," jelas dia.
 
Lebih lanjut, Megawati mengatakan pentingnya SIN Pajak sebagai salah satu konsep transparansi perpajakan. Megawati merasa konsep itu cocok karena Presiden Soekarno sebagai pendiri negara juga telah mengenalkan konsep ini. 
 
Pada 31 Desember 1965, Bung Karno mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 1965, mengenai Peniadaan Rahasia bagi aparat pajak. Dengan Perppu tersebut, maka seluruh bank wajib memberikan semua keterangan yang dianggap perlu oleh Menteri Iuran Negara.
 
"Jadi, kalau orang sekarang menggembar-gemborkan transparansi, sebenarnya Bung Karno, sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia, sudah terlebih dahulu mengenalkan konsep transparansi dalam sistem perpajakan kita dari 1965," pungkasnya.
 
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif