Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: BKPM
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: BKPM

Bahlil Ingin Jadikan Indonesia Surga Investasi

Ekonomi investasi bkpm ekonomi indonesia
Suci Sedya Utami • 20 November 2019 07:48
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menjadikan Indonesia surga bagi investasi yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Keinginan itu bukan isapan jempol semata mengingat kinerja investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan kinerja positif.
 
Namun demikian, menurut Bahlil, masih ada tantangan yang menghadang untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia, yakni adalah peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa, investasi yang belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, serta masalah perizinan yang kompleks.
 
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, Bahlil menjelaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, dan mengatasi hambatan investasi, dan peningkatan peran PMDN terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Oleh karenanya, kata Bahlil, fokus kerja BKPM dalam jangka pendek ada empat hal yaitu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik dan layak investasi, menggiring investor untuk segera mendapatkan perizinan, meyakinkan investor bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi, serta mengawal investasi perusahaan hingga berproduksi.
 
"Untuk menjalankan fungsi promosi hingga pengawalan investasi hingga berproduksi butuh kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia,” kata Bahlil, dalam keterangan resminya, Rabu, 20 November 2019.
 
BKPM akan menyelenggarakan rapat koordinasi tingkat nasional dengan DPMPTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Februari 2020 untuk berdiskusi dan pemetaan permasalahan investasi di daerah. Saat ini terdapat 24 proyek dengan nilai investasi hingga Rp700 triliun yang terkendala dan tidak terealisasikan.
 
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Demikian pula, perlunya pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa dan pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis.
 
Apalagi, lanjut Bahlil, berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet, Presiden Joko Widodo telah memutuskan ke depan terkait masalah perizinan dan insentif investasi akan diserahkan ke BKPM.
 
"Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor. Sistem perizinan investasi diperbaiki, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor. Kita harus memastikan bahwa investasi yang bermanfaat adalah investasi yang terealisasi hingga berproduksi," pungkas Bahlil.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif