Illustrasi. MI/Manggala.
Illustrasi. MI/Manggala.

Pemindahan Ibu Kota tak Gunakan Pajak Negara

Ekonomi pemindahan ibukota
Desi Angriani • 06 Agustus 2019 16:55
Jakarta: Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan skema pembiayaan pemindahan ibu kota tak akan memakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Alokasi 20 persen anggaran dari kas negara tersebut akan diperoleh melalui kerja sama pengelolaan aset.
 
"APBN itu sudah ada sumbernya bukan ambil dari penerimaan biasa dari pajak. Itu maksud saya," tegas Bambang di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
 
Ia menjelaskan valuasi aset bangunan negara yang ada di sepanjang Jalan Medan Merdeka dan Jalan Sudirman-Thamrin mencapai Rp150 triliun. Artinya, jumlah itu dapat menutup kebutuhan anggaran Rp93 triliun untuk membangun istana, pangkalan TNI, dan kebutuhan rumah dinas.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sumbernya dari kerja sama pengelolaan aset yang tadi potensinya lebih Rp100 triliun lebih atau Rp150 triliun," tutur dia.
 
Menurutnya kerja sama pengelolaan aset juga bisa dilakukan dengan skema tukar guling. Maksudnya pengembang dapat membangun infrastruktur di ibu kota baru sebagai ganti pemanfaatan fasilitas negara di wilayah Jakarta.
 
"Kalau bisa ditukar guling ya bisa didapatkan langsung," tambahnya.
 
Adapun skema pembiayaan dalam pemindahan ibu kota nantinya menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keterlibatan swasta maupun badan usaha dengan kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif