Ilustrasi ASN. MI/Ramdani
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani

Golongan ASN yang Mendapatkan THR Tahun Ini

Ekonomi pns tunjangan hari raya ASN
Eko Nordiansyah • 10 Mei 2020 13:04
Jakarta: Pemerintah menetapkan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun ini. Tak semua golongan ASN akan mendapatkan THR karena pemerintah melakukan penghematan anggaran demi penanganan pandemi virus korona (covid-19).
 
Dilansir Minggu, 10 Mei 2020, surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah menetapkan ketentuan tentang THR kepada sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai non-PNS.
 
Menurut surat tersebut, THR hanya diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah. Sedangkan untuk eselon I, eselon II serta pejabat negara lainnya tidak mendapatkan THR. Tak hanya itu, THR yang diberikan dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat tanpa memperhitungkan tunjangan kinerja (tukin) para ASN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Daftar yang mendapatkan THR adalah PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan Mahkamah Agung (MA). THR yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum.
 
Kemudian, penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau hilang. Lalu penerima pensiun dan penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri, yang meninggal, tewas, gugur, hilang sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.
 
Selanjutnya, penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai undang-undang, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau pegawai lain, pegawai Non-PNS pada BLU, sebesar gaji remunerasi, serta calon PNS dengan besaran paling banyak 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.
 
Sementara itu, pejabat yang tidak mendapatkan THR adalah pejabat negara kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA, eakil menteri, pimpinan tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri, jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri, dewan pengawas BLU, dan dewan pengawas LPP.
 
Lalu staf khusus kementerian, hakim Ad hoc, anggota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pimpinan LNS, LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara, PNS, TNI, Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara, dan PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan tidak akan mendapatkan THR dari pemerintah.

 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif