Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Antara/Nova Wahyudi
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Antara/Nova Wahyudi

Penyebab Realisasi Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja Masih Terhambat

Ekonomi Omnibus Law
Desi Angriani • 12 Desember 2019 20:35
Jakarta: Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus law Cipta Lapangan Kerja masih tersendat. RUU yang mengamandemen 82 UU dan 1.194 pasal tersebut belum bisa diserahkan ke DPR pada akhir tahun ini.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Lapangan Kerja terhambat pada pembahasan di aspek lapangan pekerjaan. Di dalamnya terkait defenisi jam kerja, prinsip easy hiring dan flexibel hour, serta upah dan pesangon.
 
"Aspek lapangan pekerjaan masih dalam pembahasan menteri ketenagakerjaan, jadi belum final," katanya dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, berkas RUU Cipta Lapangan Kerja akan rampung Januari mendatang. Subtansinya mencakup Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
"UU Cipta Lapangan Kerja kita akan masukan di awal Januari," imbuh dia.
 
Sementara itu, berkas Omnibus Law Perpajakan sudah rampung Desember ini. Rancangan itu mencakup Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.
 
Adapun substansi perpajakan dan kebijakan fiskal yang terdapat di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan masuk ke dalam Omnibus Law Perpajakan.
 
"Ini akan segera dimasukkan yang UU omnibus Perpajakan, Desember ini kami akan submit ke parlemen," ungkap Airlangga.
 
Meski demikian, pemerintah menargetkan omnibus law masuk ke dalam Prolegnas 2020. Omnibus law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.
 
"Khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global," pungkasnya.

 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif