Pemerintah Tetapkan Lima Prioritas Nasional di RKP 2019
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta: Pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan. Penetapan lima prioritas merupakan upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kelima isu strategis, itu melopiti pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, Industri, dan jasa produktif.

Kemudian ada pemanfaatan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air (SDA), dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

"Penetapan lima pritoitas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis 2019," kata dia dalam siaran persnya, Jumat, 23 Maret 2018.

Penetapan lima prioritas nasional, menurut Bambang, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis di 2019. Pertama, persentase penduduk miskin masih tinggi. Oleh sebab itu upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan.

Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.

Kedua, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan.

Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan multiplier effect kepada pembangunan bidang lain.

"Sektor industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan," kata Bambang.

Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus diupayakan secara revolusioner. Sedangkan ketahanan energi merupakan salah satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia.

"Oleh sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan prioritas bagi pemerintah," sebut Bambang.

Terakhir, di 2019 adalah tahun politik, di mana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus disiapkan solusinya.

"Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat," pungkas Bambang.



(AHL)