Ilustrasi (MI/RAMDANI)
Ilustrasi (MI/RAMDANI)

Ditjen Pajak Siapkan Insentif PPh Badan

Ekonomi pajak perpajakan ditjen pajak bei ipo
Husen Miftahudin • 30 April 2019 06:02
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa atau Initial Public Offering (IPO). Sebab, total perusahaan yang sudah IPO di Indonesia masih sedikit.
 
Berdasarkan data BEI, per April 2019 jumlah perusahaan yang tercatat di bursa baru sebanyak 629 perusahaan. Angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan jumlah emiten yang ada di negara Asia lainnya.
 
Melihat kondisi tersebut, Ditjen Pajak menjanjikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar lima persen. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, insentif pajak itu akan diberikan kepada perusahaan yang melepas minimal 40 persen sahamnya ke publik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tarif pajak PPh Badan kita kan 25 persen. Tapi untuk perusahaan yang IPO dengan jumlah saham yang dijual secara publik 40 persen ke atas, maka dia tarifnya (membayar PPh Badan) 20 persen. Ini insentif bagi perusahaan-perusahaan yang go public," ujar Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019.
 
Menurut Hestu, insentif pajak ini bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak lainnya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak. "Ini suatu komitmen bagi otoritas fiskal untuk mendukung membaiknya pasar modal di Indonesia," tegas Hestu.
 
Dia bilang perusahaan yang melantai di bursa biasanya tingkat kepatuhan pajaknya meningkat dari sebelumnya. Sebab bila perusahaan tersebut sudah go public, maka data-data perusahaannya sudah terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak.
 
"Kalau perusahaan sudah go public, yang melihat (data perusahaan tersebut) bukan hanya Ditjen Pajak, tapi juga pemegang saham, publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga-lembaga lain. Itu mendorong wajib pajak yang go public lebih tertib dalam administrasi pajaknya, juga lebih patuh dalam membayar pajaknya," pungkas Hestu.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif