Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok. Setpres
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok. Setpres

Negara G20 Belum Sepakati Penerapan Perpajakan Internasional

Ekonomi perpajakan Sri Mulyani KTT G20
Eko Nordiansyah • 23 November 2020 12:43
Jakarta: Para pimpinan negara anggota G20 belum menyepakati ketentuan mengenai perpajakan internasional. Padahal, para menteri keuangan negara anggota G20 bersama dengan OECD telah merumuskan prinsip-prinsip perpajakan internasional.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan perpajakan internasional ini sangat penting bagi Indonesia. Sayangnya dalam pertemuan G20 di Riyadh tahun ini belum ada kesepakatan mengenai penerapan sistem perpajakan internasional.
 
"Agreement ataupun persetujuan belum diperoleh pada pertemuan saat ini. Diharapkan pada saat tahun depan, pada presidensi Italia akan bisa mencapai kesepakatan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, para menteri keuangan G20 bersama OECD telah merumuskan prinsip perpajakan internasional yang menyangkut pajak digital serta upaya untuk menghilangkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang saat ini masih banyak dilakukan.
 
Sementara dalam Leaders' Declaration G20 Riyadh Summit, para kepala negara berjanji akan melanjutkan kerja sama untuk sistem perpajakan internasional yang adil secara global, berkelanjutan, dan modern.
 
"Kami menyambut baik Laporan tentang Cetak Biru untuk Pilar 1 dan Pilar 2 yang disetujui untuk dirilis ke publik oleh Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)," tulis keterangan tersebut.
 
Untuk membangun basis yang kokoh ini, G20 tetap berkomitmen untuk kemajuan lebih lanjut pada kedua pilar dan mendesak Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang BEPS untuk mengatasi masalah yang tersisa dengan tujuan untuk mencapai solusi global dan berbasis konsensus pada pertengahan 2021.
 
"Kami menyambut baik laporan yang disetujui oleh Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang BEPS tentang implikasi kebijakan pajak mata uang virtual," lanjut keterangan itu.
 
Selain itu, negara G20 menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional dan dalam pertukaran informasi otomatis yang telah mapan. G20 akan terus mendukung negara berkembang dalam memperkuat kapasitas pajak mereka untuk membangun pajak yang berkelanjutan basis pendapatan.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif