NEWSTICKER
Google. Foto : AFP.
Google. Foto : AFP.

Omnibus Law Jadi Cara Pemerintah Tarik Pajak Google hingga Netflix

Ekonomi google Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 11 Februari 2020 20:41
Jakarta: Pemerintah menyebutkan adanya omnibus law perpajakan akan menjadi cara menarik pajak dari perusahaan digital asing yang menjual jasanya di Indonesia. Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan akan memberikan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.
 
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan transaksi elektronik maupun transaksi konvensional sebenarnya sama saja. Hanya yang membedakan adalah cara bertransaksi serta pembeli atau penjualnya yang tidak ada dalam wilayah yang bisa dikenakan pajak.
 
"Untuk pengenaan pajak harusnya sama. Khususnya terhadap barang-barang atau jasa dari luar negeri. Kalau untuk dalam negeri, untuk jasa atau barang dalam negeri, orangnya yang jual dan beli itu ada di dalam negeri," kata dia di Kantor Pusat DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan subjek pajak di dalam negeri dikenakan baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara bagi transaksi digital, seharusnya pajak yang dikenakan juga sama, meski dengan metode yang sedikit berbeda.
 
"Untuk barang berwujud seperti sepatu dari luar negeri datang ke Indonesia, pengenaan pajak jelas. Karena berhentinya lewat pelabuhan atau bandar udara. Di situ dibilang barang kena pajak harus bayar ppn. Caranya, importir menyerahkan sendiri PPN plus bea masuk dan segala terkait kepabeanan," ungkapnya.
 
Sedangkan bagi barang ataupun jasa tak berwujud seperti yang diberikan Google, Facebook, Twitter, Spotify, hingga Netflix akan diberlakukan sedikit berbeda. Untuk pengenaan PPN misalnya, perusahaan diwajibkan menyetorkan pajak yang sudah dibayarkan oleh konsumen.
 
Jika sebelumnya pengenaan PPh diwajibkan untuk perusahaan yang memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, maka saat ini tidak. Mereka yang tidak memiliki kehadiran fisik di dalam negeri tetap bisa menjadi wajib pajak yang membayar pajak di Indonesia.
 
"Ada persyaratan di situ yang akan digunakan sebagai basis dan detailnya akan ditaruh dalam PMK. Indonesia ini kan tempat tujuan orang bertransaksi elektronik. Bahasa sederhana, bagaimana formulasikan hak pemajakan antar negara di seluruh dunia, kita coba lakukan pendekatan," pungkas dia.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif