Kemenkeu Tegaskan Belum Berencana Ubah Anggaran Daerah di APBNP
Gedung Kementerian Keuangan (Foto: dokumentasi Setkab)
Jakarta: Kementerian Keuangan menyatakan hingga saat ini pemerintah belum berencana melakukan perubahan alokasi anggaran transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Hal tersebut dikatakan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo dalam menanggapi penangkapan KPK terhadap Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo dan Anggota Komisi XI DPR Amin Santono terkait dugaan suap untuk memuluskan usulan transfer anggaran perimbangan pusat ke daerah dalam APBNP 2018.

"Ditjen Perimbangan Keuangan sama sekali belum pernah melakukan perencanaan atau mengusulkan perubahan alokasi anggaran transfer ke daerah dalam RAPBNP 2018, sehingga sampai saat ini belum ada pembahasan antara Pemerintah dengan DPR mengenai hal tersebut," kata Boediarso saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu, 6 Mei 2018.

Boediarso menambahkan sekalipun nantinya dilakukan APBNP 2018, maka mekanisme perencanaan, pembahasan, dan penetapannya akan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait usulan alokasi DAK fisik akan dilakukan baik secara online berbasis aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), maupun melalui penilaian terhadap usulan yang disampaikan oleh daerah.

"Dengan mekanisme verifikasi dan penilaian oleh suatu tim lintas kementerian yang melibatkan Bappenas, kementerian teknis terkait, dan Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan DPR," ucap dia.

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menegaskan Kemenkeu akan segera membebastugaskan Yaya untuk memperlancar proses hukum.

Kementerian Keuangan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah berlangsung dan dijalankan oleh KPK

"Apabila yang bersangkutan terbukti secara hukum melakukan korupsi,  pegawai yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas dia.



(SCI)