Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR - - Foto: MI/ Susanto
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR - - Foto: MI/ Susanto

Disahkan Jadi UU, DPR Soroti Masalah Pendanaan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara

Ekonomi pemindahan ibukota Undang-Undang Ibu Kota Baru DPR RI anggaran negara RUU Ibu Kota Baru
Eko Nordiansyah • 18 Januari 2022 14:56
Jakarta: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN)menjadi undang-undang (UU). Kendati begitu, sejumlah fraksi di DPR menyoroti masalah keuangan dan pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN tersebut.
 
Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, ada beberapa fraksi yang menyampaikan pandangannya mengenai pendanaan pembangunan IKN. Misalnya saja fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar penggunaan APBN bisa lebih seimbang.
 
"Terkait keuangan dan pendanaan IKN, harus diperhatikan agar pendanaannya terprogram dan seimbang dalam APBN," kata dia dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
 
Selanjutnya, fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa pendanaan pembangunan IKN tidak sepenuhnya dibebankan dalam APBN. Oleh karena itu, fraksi Golkar meminta kepada pemerintah untuk bisa kreatif dan inovatif dalam merumuskan skema-skema pembiayaan yang memungkinkan.
 
Ia menambahkan, fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah benar-benar memprtimbangkan kondisi fiskal dan kemampuan APBN terkait rencana pemindahan IKN. Demokrat terus mengingatkan agar proses pembangunan IKN baru mengedepankan prinsip akuntabilitas, dan transparansi sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
"Jangan sampai pembangunan yang dipaksakan malah membuat pembangunan IKN terbengkalai, tidak sesuai rencana, dan gagal karena ada konsekuensi ekonomi dan sosial yang sangat mahal," ungkapnya.
 
Ia menyebut, ada delapan fraksi yang menyetujui dan menerima hasil pembahasan tingkat I mengenai RUU IKN. Adapun fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
 
Meski begitu, fraksi PKS berpendapat bahwa pendanaan IKN harus berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal, ketika keseimbangan fiskal primer APBN positif dan tidak menambah utang pemerintah.
 
"Tidak boleh ada penambahan utang atas proyek IKN, RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU, proyek IKN tak melibatkan dan membebani APBN di kemudian hari," pungkas dia. 

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif