Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo. Foto: dok Kemenperin.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo. Foto: dok Kemenperin.

Genjot Pemulihan Ekonomi, Kemenperin Fokus 3 Isu Optimalkan Anggaran

Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Anggaran Kementerian Kementerian Perindustrian Pemulihan Ekonomi Nasional
Husen Miftahudin • 21 Januari 2022 18:57
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan percepatan belanja pemerintah guna mendorong peningkatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan fokus pada tiga isu yang diperhatikan. Isu pertama adalah partisipasi publik.
 
"Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik," ucap Sekjen Kemenperin Dody Widodo dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Januari 2022.
 
Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat. Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur," tegasnya.
 
Berikutnya, isu akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. Pada aspek tata kelola APBN, Kemenperin tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat telah mencetak berbagai prestasi membanggakan.
 
Aspek organisasi terkait dengan transparansi kinerja Kemenperin baik pada input, proses, output, maupun outcome. Aspek organisasi ini juga berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan.
 
Selanjutnya isu efektivitas kebijakan yang harus dijadikan sebagai isu sentral dalam pelaksanaan anggaran karena dapat mencegah penggunaan uang negara untuk berbagai program yang tidak memberikan dampak atau manfaat yang memadai.
 
"Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil. Dalam hal ini, pembangunan profesionalitas dan kapasitas di kalangan pegawai perlu diperkuat agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dan juga pengalaman," terang dia.

Penyerapan anggaran 2022 harus dipertahankan

Dody berharap, di 2022 para Kepala Satuan Kerja dapat mempertahankan kinerja dalam penyerapan anggaran dan sekaligus memastikan pencapaian output dan outcome pada setiap program dan kegiatan.
 
"Terkait dengan penyerapan anggaran, kami akan memantau penyerapan anggaran Semester I-2022 dengan target serapan anggaran sebesar 50 persen dan proses pengadaan barang/jasa selesai pada Juni 2022," ucapnya.
 
Sementara dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Kemenperin, Dody meminta para pengelola anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bertindak profesional, tepat waktu, dan memberikan output yang bermanfaat dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.
 
"Yang terpenting adalah monitoring evaluasi tiap waktu sehingga anggaran dimanfaatkan secara maksimal tanpa melupakan target dan tujuan Kemenperin. Oleh karena itu, perlu dikawal oleh Inspektorat Jenderal, sehingga akuntabilitas yang baik dapat tercapai," pungkas Dody.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif