Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Bappenas)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Bappenas)

Kepala Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat

Ekonomi pertumbuhan ekonomi bappenas ekonomi indonesia
Antara • 14 Agustus 2019 13:02
Medan: Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan. Artinya, memerlukan upaya ekstra untuk ditingkatkan guna mencapai target yang sudah ditetapkan.
 
"Regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi," kata Bambang, dalam pengarahannya pada pembukaan Konsultasi Regional Wilayah Sumatera Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, di Medan, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Menurut dia regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis. Bahkan cenderung membatasi khususnya pada regulasi tenaga kerja, investasi, dan perdagangan. "Selain itu, kualitas institusi rendah, korupsi tinggi, birokrasi tidak efisien, dan lemahnya koordinasi antar kebijakan," ujarnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang, termasuk rendahnya penerimaan perpajakan. Jika tidak segera diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi.
 
Kemudian tingginya biaya pesangon di Indonesia menyebabkan perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak dan tidak berinvestasi pada pengembangan tenaga kerjanya melalui pelatihan. Untuk memberhentikan seorang pekerja di Indonesia dibutuhkan biaya dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan Turki.
 
Kemudian empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan Brazil, dan enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan Afrika Selatan. "Perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan kurang dari 10 persen bila dibandingkan 20 persen di Vietnam, 60 persen di Filipina, dan 80 persen di Tiongkok," ucap dia.
 
Ia mengatakan pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor. Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia lebih restriktif dibandingkan dengan rata-rata negara G20.
 
Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan hilangnya delapan persen investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia. Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar 15 persen dari yang seharusnya.
 
"Relaksasi DNI industri film pada 2016 berdampak pada semakin berkembangnya produsen film domestik, munculnya 600 layar bioskop baru, dan meningkatnya jumlah penonton sebesar 200 persen dalam tiga tahun," kata Bambang.
 
Bambang menambahkan eksportir dan importir menghadapi tingginya biaya administrasi yang disebabkan oleh perizinan dan regulasi. Perdagangan internasional bernilai kurang dari 40 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terendah sejak awal 1970.
 
Perusahaan Indonesia membutuhkan waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan pengecekan kepabeanan dan dokumen dalam mengekspor barang dibandingkan dengan Singapura 0,5 hari, Malaysia 1,6 hari dan Thailand 2,3 hari. Sementara itu, dibutuhkan 8,6 hari untuk menyelesaikan proses impor di Indonesia, dibandingkan dengan Singapura, 1, 5 hari.
 
Kemudian 1,8 hari di Malaysia dan 2,3 hari di Thailand. "Hambatan non-tarif berdampak pada peningkatan biaya hidup di Indonesia sebesar delapan persen. Nilai tersebut setara pajak sejumlah Rp3 juta per tahun untuk setiap rumah tangga," tuturnya.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif