Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom.

Sri Mulyani Mengeluh Pemda Banyak Rekrut Pegawai Honorer

Ekonomi sri mulyani
Eko Nordiansyah • 14 Januari 2020 20:04
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan soal banyaknya rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai honorer oleh pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, Sri Mulyani mengaku sistem penggajian dari pegawai honorer ini perlu ditinjau ulang.
 
Menurut dia, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara melihat adanya ketidakseimbangan dari kebijakan penggajian pegawai selama ini. Dirinya menyebut selama ini uang pensiun bagi pegawai honorer ini ditanggung oleh pemerintah pusat seluruhnya.
 
"Jadi kalau kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun, sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar (gaji). Kadang-kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar," kata dia dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya berharap masalah seperti ini bisa diselesaikan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap DPD yang juga merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah bisa bersama-sama merumuskan aturan yang pas.
 
"Daerah di Indonesia itu bervariasi sekali. Ada yang memang sangat kuat dan sangat kaya, ada yang sangat kurang. Jadi memang satu aturan sulit sekali untuk bisa berlaku secara adil bagi semuanya pasti akan terjadi ketidakpuasan. Jadi kita juga perlu terus menerus berdiskusi mengenai apa yang baik," jelas dia.
 
Untuk penggajian pegawai honorer sendiri, pemerintah memberikan bantuan pendanaan mencapai Rp4,67 triliun melaluo Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Jumlah yang teralokasi sebesar Rp4,26 triliun, sehingga sisa dana Rp409,75 miliar akan diusulkan untuk masuk ke cadangan negara.
 
Penggajian dilakukan untuk total 278.694 pegawai honorer yang terbagi atas 128.262 pegawai honorer di 2019 dan 150.432 pegawai honorer di 2020. Formasi pegawai honorer yang gajinya dibantu pemerintah pusat tidak termasuk untuk DKI Jakarta.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif