Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Foto : Medcom/Suci.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Foto : Medcom/Suci.

Enam Sektor Dilarang Dapat Insentif Pajak di Omnibus Law

Ekonomi Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 28 November 2019 16:36
Jakarta: Pemerintah akan memasukkan insentif perpajakan bagi sejumlah industri dalam omnibus law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan, insentif akan diberikan kepada industri yang masuk dalam daftar positif (positive list).
 
"Kita menyisir positive list, prioritas yang disampaikan presiden, tujuan ekspor dan substitusi impor," kata dia ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019.
 
Dirinya menambahkan industri yang masuk daftar positif ini bisa mendapatkan tax holiday jika berinvestasi di atas Rp500 miliar. Sedangkan jika kurang dari Rp500 miliar maka akan mendapatkan mini tax holiday.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sektornya pun akan diperjelas. Kemudian untuk padat karya akan dapat investment allowance. Jadi dengan demikian seluruhnya kita berikan fasilitas," jelas dia.
 
Sementara itu, ada enam sektor investasi yang tidak bisa mendapatkan insentif pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan daftar negatif investasi (DNI) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 
Keenam sektor yang masuk negatif investasi antara lain adalah budidaya ganja, pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, dan industri pembuat chlor alkali dengan proses merkuri.
 
Selain itu penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), industri bahan aktif pestisida seperti dichloro diphenyl trichioroethane (DDT), aldrin, endrin, dieldrin, chlordane, heptachlor, mirex, dan toxaphene, dan industri bahan kimia Industri dan industri bahan perusak lapisan ozone (BPO) juga masuk larangan negatif investasi.
 
Airlangga menyebutkan, selain sektor yang masuk daftar negatif tadi akan masuk dalam kategori positive list atau netral list. Adapun khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tetap bisa mendapatkan insentif dengan persyaratan tertentu.
 
"Persyaratan itu akan dibuat lebih mudah lagi, karena selama ini kan dipersyaratkan tapi dari hasil realisasi investasi yang kita evaluasi, yang dapatkan persyaratan tertentu itu tidak mendapatkan minat dari para investor," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif