Ilustrasi Kementerian Keuangan (Foto : Setkab).
Ilustrasi Kementerian Keuangan (Foto : Setkab).

Pemerintah Bantah Kecolongan Salurkan Dana ke Desa Bermasalah

Ekonomi dana desa
Desi Angriani • 19 November 2019 19:55
Jakarta: Pemerintah membantah kecolongan dalam menyalurkan program dana desa ke sejumlah desa bermasalah. Pasalnya, pertanggung jawaban penyaluran dana desa sudah dibuat cukup rumit melalui beberapa tahapan.
 
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Prima menjelaskan dana desa 2019 sebesar Rp72 triliun disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap pertama sebesar 20 persen, tahap dua sebesar 40 persen dan tahap tiga sebesar 40 persen.
 
Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana tersebut tidak boleh mengendap dalam lebih dari tujuh hari.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Caranya prosesnya pada awal tahun setelah Dipa diketok dan nanti akan ada jumlah penganggarannya Rp72 triliun dan kita salurkan dalam tiga tahap," jelas Prima dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
 
Prima menambahkan dana desa tahap kedua baru dapat disalurkan setelah Kemenkeu menerima laporan realisasi penyaluran dana desa dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya.
 
Rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 persen dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50 persen. Laporan itu harus diupload melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN).
 
"Ada syarat realisasi penyaluran dana desa, capaian dan laporan outputnya, baru kemudian tahap kedua dapat disalurkan," ungkapnya.
 
Tata cara tersebut, lanjutnya, akan disederhanakan lantaran banyak perangkat desa belum memiliki mindset accounting sehingga pencairan dana desa kerap terhambat. Namun, subtansi penyaluran dana desa akan tetap sama demi menghindari penyalahgunaan anggaran.
 
"Yang namanya rumit itu dari segi administratif karena disaat mendesain pelaporan ini mainsetnya akunting sehingga bentuk laporan akutansi untuk kepala desa dengan latar belakang pendidikan tidak formal akan menyulitkan," tegas Prima.
 
Sementara itu, Direktur Fasilitas Kuangan dan Aset Pemerintah Kemendagri Benny Irwan mengklarifikasi keberadaan desa fiktif yang aktif menerima program Dana Desa. Desa tersebut hanya cacat administrasi bukan desa siluman.
 
Ia menjelaskan 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut masih memiliki penduduk. Namun jumlah penduduk serta kriteria perangkat desa di wilayah itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 
Desa itu tak memenuhi ketentuan bahwa satu desa di Sulawesi Tenggara harus memiliki penduduk sebanyak 2.000 jiwa atau empat ratus kepala keluarga. Sama seperti ketentuan bahwa di wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Keberadaan desa-desa itu sudah ada jauh sebelum hadirnya UU desa.
 
"Saya mengatakan desa fiktif itu engga ada. Memang beberapa desa tidak tertib administrasinya. Jadi bukan desa siluman," beber dia.
 
Adapun realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD per 31 Oktober 2019 mencapai Rp51,96 triliun atau 74,23 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut meningkat sebesar 16,96 persen (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya.
 
Dana desa yang dialokasikan sebesar Rp72 triliun itu diarahkan untuk penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pemberian insentif kepada desa dengan kinerja terbaik melalui Alokasi Kinerja (AK).
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif