Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko N.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko N.

Jawaban Sri Mulyani soal Masalah Pendanaan untuk Pembangunan IKN

Ekonomi infrastruktur Sri Mulyani Kementerian Keuangan Ibu Kota Baru
Eko Nordiansyah • 18 Januari 2022 15:17
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendanaan dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan menyesuaikan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjawab pernyataan sejumlah fraksi di DPR mengenai pendanaan IKN setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi undang-undang (UU).
 
Ia mengungkapkan, dalam UU IKN telah disebutkan tahapan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan dibagi dalam lima tahapan. Dari tahapan tadi, tahap pertama yaitu antara 2022 hingga 2024 merupakan yang paling kritis, sehingga membutuhkan perhatian lebih ekstra dari sisi anggaran pemerintah.
 
"Untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis ini, nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan juga untuk menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," kata dia dalam konferensi pers, Selasa, 18 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, pemerintah akan membuat rencana induk sebagai detail dari pelaksanaan pemindahan IKN ini yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, Sri Mulyani menyebut, pemerintah juga akan membahas kebutuhan anggaran di kementerian/lembaga untuk infrastruktur dasar di lokasi IKN baru.
 
"Di dalam pembahasan juga telah dibahas mengenai identifikasi wilayah dan juga kawasan pemerintah dan kawasan inti pemerintah. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini di 2022-2024 nanti akan fokusnya bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority, sehingga momentum itu berjalan," ungkapnya.
 
Ia menegaskan, APBN akan lebih banyak digunakan untuk belanja pembangunan yang memang harus disediakan seperti kompleks pemerintah, infrastruktur dasar seperti bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik. Meskipun pembangunannya bisa juga menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
 
"Itu kita sudah mulai identifikasi dan tentu belanja dalam bentuk nanti kalau jangka pendek belum ke personel (pegawai) tapi ke belanja barang. Kalau nanti sudah benar-benar dalam tahap pemindahan, maka di dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu," pungkasnya.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif