Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Pemerintah Diminta Hentikan Pembayaran Bunga Rekap di APBN 2023

Angga Bratadharma • 12 Agustus 2022 19:11
Jakarta: Pemerintah harus menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, pembayaran subsidi bunga obligasi rekap itu membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas.
 
"Sejak dahulu, saya menyerukan agar hentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif. Alihkan anggaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hardjuno Wiwoho, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 12 Agustus 2022.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan 800 juta jiwa penduduk dunia terancam kelaparan. Presiden juga menyatakan bahwa subsidi BBM telah mencapai Rp502 triliun. "Ini warning bagi anggaran kita. Kalau terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini," terangnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Hardjuno memuji komitmen Presiden Jokowi yang telah menunjukkan kekuatan seorang pemimpin saat mendorong Polri menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Karena itu, sudah saatnya Presiden menunjukkan kekuatan pada konglomerat yang selama ini menikmati bunga rekap hingga Rp50-an triliun per tahun yang diambil dari APBN.
Baca: Pansus BLBI Bakal Panggil Kembali Anthony Salim

"Obligasi rekap BLBI ini borok yang bikin sakit semua tubuh kita. Kita semua, pajak rakyat dipakai untuk membayar bunga selama 23 tahun sejak 1999 yang bank-banknya hari ini sudah jadi bank raksasa semua. Sampai kapan dibiarkan?" tegas Hardjuno.
 
Hardjuno menegaskan jika pajak rakyat terus dibiarkan untuk membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043 jelas sangat tidak adil. Karena, ia menilai, angkanya bernilai total Rp4.000 triliun. "Jumlah yang fantastis sekali. Ini sangat berbahaya, apalagi tingkat kemiskinan hari ini masih dua digit dan ancaman kelaparan di depan mata," terangnya.
 
"Alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," tambahnya.
 
Untuk itu, Hardjuno menyerukan agar Presiden Jokowi mengambil sikap tegas saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan 2023 pada 16 Agustus nanti. Salah satu bentuk ketegasan sikap Presiden, tambahnya, dengan berani menghentikan pembayaran bunga rekap.
 
"Itu akan jadi proklamasi kemerdekaan dari konglomerat hitam negeri ini. Saya meminta pemerintah untuk berani dan katakan hentikan pembayaran bunga subsidi obligasi rekap ex BLBI," pungkasnya.
 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif