Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Medcom/Annisa Ayu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Medcom/Annisa Ayu.

Pemerintah Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

Ekonomi pemindahan ibukota
Desi Angriani • 22 Agustus 2019 15:52
Jakarta: Pemerintah memutuskan ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur. Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut luas lahan yang diperlukan untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200 ribu sampai 300 ribu hektare (ha).
 
"Iya Kaltim benar tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana, perluasannya bisa 200 ribu-300 ribu ha," ujarnya di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembangunan tahap pertama, katanya, akan memakan setidaknya 3.000 ha lahan. Itu akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR dan berbagai fasilitas publik lainnya.
 
"Mungkin 3 ribu ha core pertama ya, setelah itu luas perluasannya bisa 200 ribu-300 ribu. Tentu kantor presiden, kantor menteri, DPR/MPR," ungkapnya.
 
Namun, pemerintah belum menentukan spesifik lokasi yang akan menjadi ibu kota Indonesia. Wilayah-wilayah di Kaltim masih dikaji terkait aspek ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian hingga keamanan.
 
"Kalau spesifiknya belum. Bisa bikin kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," pungkas dia.
 
Adapun dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun. Dari jumlah itu, rencananya 20 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sisanya kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keterlibatan swasta maupun badan usaha.
 
Untuk APBN, pemerintah tidak akan menggunakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Alokasi 20 persen anggaran dari kas negara tersebut akan diperoleh melalui kerja sama pengelolaan aset.
 
Valuasi aset bangunan negara yang ada di sepanjang Jalan Medan Merdeka dan Jalan Sudirman-Thamrin saja bisa mencapai Rp150 triliun. Artinya, jumlah itu dapat menutup kebutuhan anggaran Rp93 triliun untuk membangun istana, pangkalan TNI, hingga kebutuhan rumah dinas.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif