Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: dok. Kemenkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: dok. Kemenkeu

Sri Mulyani Batasi Belanja Pegawai APBD Maksimal 30%, Bisa Hemat Rp4,7 Triliun

Ekonomi Sri Mulyani apbd UU HKPD
Eko Nordiansyah • 07 Desember 2021 19:01
Jakarta: Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) berisi penguatan perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penguatan disiplin belanja daerah dan pengendalian belanja daerah juga dilakukan melalui pembatasan belanja pegawai sebesar maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja infrastruktur minimal 40 persen.
 
"Untuk menjaga agar sumber daya fiskal nasional dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan akuntabel sejalan dengan arah pembangunan nasional," kata dia dalam rapat Paripurna DPR, Selasa, 7 Desember 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, UU HKPD mengatur batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur sebagai bentuk aggregate fiscal control dengan tetap memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan pilihan eksekusi belanjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
 
"Namun demikian, hal ini harus diimbangi dengan transisi dan strategi pelaksanaan, serta fleksibilitas dalam penerapannya, dengan memperhatikan kondisi daerah dan arah kebijakan nasional," ungkapnya.
 
Oleh karena itu berdasarkan masukan beberapa fraksi di DPR, pemerintah telah sepakat untuk memperpanjang masa transisi penerapan kebijakan tersebut hingga lima tahun. Strategi transisi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU HKPD.
 
"Pengaturan batasan belanja pegawai dan belanja infrastruktur tersebut diperkirakan dapat mendorong pemerintah daerah mengefisienkan belanja pegawai sampai dengan Rp4,7 triliun dan mampu meningkatkan belanja infrastruktur publik sampai dengan Rp287,61 triliun," pungkas dia.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif