Ilustrasi. Foto: AFP.
Ilustrasi. Foto: AFP.

6 Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 RI, Bahas Apa?

Ekonomi Bank Indonesia Kementerian Keuangan KTT G20 Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia Ketua G20 G20 Presidensi G20
Ade Hapsari Lestarini • 08 Desember 2021 16:24
Jakarta: Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan akan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global, termasuk memperjuangkan negara-negara kecil dan berkembang.
 
Indonesia pun ingin mengajak Negara Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional, untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global.
 
Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20 Sherpa Meeting) ini merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia di Jakarta pada 7-8 Desember 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali pada 9-10 Desember 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada pertemuan Sherpa Track maupun Finance Track, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, diharapkan para Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional dapat membahas dan merumuskan inisiatif konkret, sehingga menghasilkan deliverables yang responsif terhadap tantangan global.
 
Berikut enam agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, dilansir dari laman Bank Indonesia (BI), Rabu, 8 Desember 2021:

Exit strategy to support recovery

Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

Adressing scaring effect to secure future growth

Mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

Payment system in digital era

Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

Sustainable finance

Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.

Digital financial inclusion

Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif  bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

International taxation

Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif