Revisi PPh UMKM Gerus Penerimaan Pajak Rp1,5 Triliun
UMKM. Antara/Andreas Fitri Atmoko.
Jakarta: Pemerintah telah merevisi aturan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menerbitkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 tahun 2013. Dalam aturan yang baru tersebut pemerintah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari yang semula satu persen menjadi 0,5 persen.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan memang ada plus minus dari penurunan tarif tersebut ke ekonomi dan penerimaan pajak. Dia bilang dari hitungan Ditjen Pajak ada potensi pengurangan penerimaan sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun di 2018.

"Karena mulai berlaku  mulai 1 Juli jadi dampaknya di 2018 hanya setengah tahun," kata Robert dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Namun dia bilang dampaknya untuk jangka menengah dan panjang jauh lebih besar. Robert menjelaskan tujuan dari diterbitkannya aturan baru ini agar mengurangi beban pajak pelaku UMKM. Dengan beban pajak berkurang maka seharusnya ada model kerja baru yang dimiliki UMKM yang diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut diyakini bisa menggerakkan roda perekonomian dan akan menambah basis pajak.

"Jadi memang jangka pendek penerimaan bisa turun Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun di 2018, setelah itu harusnya dampak positif ke ekonomi PDB tumbuh, UMKM meng-create pertumbuhan ekonomi," jelas dia.



 



(SAW)