?BPK Berikan Opini WTP bagi 81 LKKL. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
?BPK Berikan Opini WTP bagi 81 LKKL. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

BPK Berikan Opini WTP bagi 81 LKKL

Ekonomi bpk
Eko Nordiansyah • 28 Mei 2019 12:29
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2018. Laporan ini menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
 
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK melakukan pemeriksaan pada 87 laporan keuangan, terdiri dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKLL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
 
"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 81 LKKL dan satu LKBUN atau 95 persen. Meningkat dibandingkan 2017 sebanyak 79 LKKL dan satu BUN atau 91 persen," ujar Moermahadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak empat LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atau turun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak enam LKKL. Sementara BPK Tidak Menyatakan Pendapat pada satu LKKL, yang juga menurun dari dua LKKL di 2017.
 
"Permasalahan pelaporan pertanggungjawaban APBN 2018 pada lima LKKL yang tidak memperoleh Opini WTP meliputi permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud," ungkapnya.
 
Dalam pemeriksaan atas LKPP 2018 ini, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain pelaporan atas kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca belum ditetapkan Standar Akuntansinya.
 
"Dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi mas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi belum ditetapkan; skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional belum didukung standar dan kebijakan akuntansi yang lengkap," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif