Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok. Foto: MI/Andri Widiyanto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisi kuliah umum di Universitas Indonesia, Depok. Foto: MI/Andri Widiyanto.

Sri Mulyani Minta Pemilik Rekening Rp1 Miliar Tak Perlu Takut

Ekonomi perpajakan ditjen pajak
Nia Deviyana • 27 November 2019 13:05
Depok: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan orang yang memiliki rekening di atas Rp1 miliar tidak perlu khawatir selama sudah bersih dari pajak.
 
Ungkapan Sri Mulyani ini menyusul pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memantau Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) pemilik saldo rekening di atas Rp1 miliar.
 
"Jadi kalau Rp1 miliar itu adalah memang hasil penerimaan yang sudah bersih dari pajak ya enggak apa-apa juga," ujarnya usai mengisi kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, Rabu, 27 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri yang akrab disapa Ani itu menjelaskan bahwa yang dilakukan DJP bukan mengakses rekening nasabah tanpa izin, melainkan sesuai program Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis, akan terlihat orang-orang yang memiliki rekening di atas Rp1 miliar.
 
"Kita enggak periksa juga, enggak akan diperiksa. Kita mendapatkan laporan secara reguler kan, itu sesuai dengan peraturan akses informasi. Jadi it's not kita mau periksa, setiap masyarakat kan memiliki compliance terhadap hal tersebut," tuturnya.
 
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, rekening per orangan dengan saldo minimal Rp1 miliar otomatis dilaporkan oleh bank kepada DJP. Sedangkan bagi entitas tidak ada batasan saldo minimalnya.
 
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan menjelaskan data yang diterima dari lembaga keuangan tadi dianalisa oleh tim satuan tugas (satgas) yang dibentuk DJP. Mereka akan menganalisa data yang diterima, apakah laporan pajaknya sudah sesuai atau tidak.
 
"Tugas tim Satgas membuat atau menyusun prosedur tata cara tata kelola yang baku dan priuden dalam memanfaatkan data keuangan tadi. Kita tidak serta merta data kita lakukan pemeriksaan dan penagihan. Kita lakukan dengan pendekatan persuasif," ujar dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif