Pemerintah Diminta Menaikkan Upah untuk Tingkatkan Daya Beli
Ilsutrasi. Medcom.id Rakhmat Riyandi
Jakarta: Pemerintah diimbau mewaspadai ancaman potensi stagnasi pertumbuhan, pelemahan rupiah, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli yang berpeluang muncul dalam satu tahun ke depan. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
 
Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo mengatakan, pemerintah perlu mengambil kebijakan jangka pendek, konkret, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.
 
Kebijakan itu misalnya menaikkan pendapatan para petani, terutama petani beras. "Kami usul Bulog beli gabah kering petani dengan harga Rp3.700 per kilogram. Jika dinaikan Rp1000-Rp 1.500 per kilogram akan membantu daya beli para petani beras," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Juli 2018.
 
Rizal mengatakan, peningkatan pendapatan masyarakat ini penting untuk mengantisipasi pelemahan rupiah, yang membuat harga barang impor naik tajam.  Pasalnya, ketergantungan pasar domestik kepada produk impor sangat tinggi. Masalah ini mesti dijawab pemerintah dengan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. "Utamanya kalangan buruh, petani, dan lapisan bawah," ujarnya.
 
Presiden juga perlu menetapkan dan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN). "Saat ini, di seluruh dunia hanya dua negara yang tidak punya UMN yaitu India dan Indonesia," katanya.
 
Akibatnya, terjadi disparitas pendapatan buruh. Pendapatan terendah di Yogyakarta sebesar Rp 1,4 juta per bulan dan yang tertinggi di Karawang, Jawa Barat sebesar Rp4,7 juta per bulan.  "Rasio sekitar satu banding tiga (1:3). Sebaiknya, maksimum hanya 1:2," kata Rizal.
 
Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional.
 
"Obama pernah menaikkan UMN beberapa kali dari USD 5 per jam menjadi USD7 per jam dan terakhir menjadi USD9 per jam," ujarnya.

Baca: Jokowi Minta BI Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah

Rizal mengusulkan penetapan UMN sebelum Agustus 2018 dengan besaran sekitar Rp3 juta per bulan dan Rp3,6 juta per bulan di awal tahun 2019.
 
"Harus dalam satu package yang bersamaan antara dinaikannya pembelian harga gabah kering petani dan dikeluarkannya UMN, supaya ada dampaknya secara nasional," katanya.
 
Rizal mengatakan, kedua kebijakan tersebut sangat penting untuk menghadapi dampak pelemahan rupiah terhadap dolar akhir-akhir ini. "Maka akan ada price adjustment karena terjadinya hanya sekali saja, jika terus menerus itu disebut inflasi," ujarnya.
 
Rizal mengatakan, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan  ekonomi nasional. Penguatan pendapatan dan daya beli masyarakat akan mendorong tingginya konsumsi rumah tangga.
 
"Bila konsumsi meningkat, maka industri akan menambah kapasitas produksinya, akan ada ekspansi baru sebab side demand perekonomian kita meningkat. Otomatis suplly side yakni industri akan bergairah dengan sendirinya," katanya.
 
PSI optimistis, bila pemerintah mampu mendorong daya beli dan konsumsi, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,4% - 5,8% tidak terlalu sulit untuk tercapai.
 
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memaparkan kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 kepada DPR. Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4-5,8 persen. Sedangkan inflasi, pemerintah menargetkan pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id