Illustrasi. MI/Ramdani.
Illustrasi. MI/Ramdani.

Pemerintah Kaji PPN Hasil Pertanian

Ekonomi pertanian
Eko Nordiansyah • 19 Februari 2019 15:01
Jakarta: Pemerintah tengah membahas rencana peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk hasil pertanian. Diharapkan ketentuan PPN pertanian tidak membebani para petani sehingga tetap memiliki daya saing.
 
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menyebutkan, pemerintah masih mendalami aturan yang ada. Hingga saat ini belum ada keputusan apakah akan dihapus atau tidak.
 
"Impact-nya ke petani seperti apa, kemudian timing yang pas seperti apa, kami coba cari solusi terbaik," kata Rofianto ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, masih akan ada pembahasan lanjutan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Nantinya pemerintah akan menetapkan kebijakannya seperti apa, termasuk komoditas apa saja yang dibebaskan PPN-nya.
 
"Harus ada definisinya mengenai produk pertanian seperti apa, nanti kebijakannya seperti apa. Itu masih mau kami rapatkan, perdalam lagi sebelum regulasinya kami terbitkan," jelas dia.
 
Tujuan daripada aturan yang akan diterbitkan pemerintah adalah meringankan beban para petani. Untuk itu, pemerintah akan melihat apakah aturan yang ada selama ini membebankan petani, maupun industri yang memanfaatkan hasi pertanian.
 
"Sebenarnya PPN pertanian itu kami inginnya ringankan beban petani. Itu masih harus kami timbang, bagaimana ukur agar industri ada daya saing, bisa ekspor, tapi kami juga beri keringanan ke petani," pungkasnya.
 
Sebelumnya pemerintah telah menghapus PPN pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007. Namun kemudian PP tersebut dibatalkan setelah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA).
 
Dalam PP tersebut yang dimaksud barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif