Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Masih Rp133,29 Triliun, Anggaran Kesehatan Dijamin Cukup Hadapi Lonjakan Covid-19

Ekonomi pelanggaran imigrasi apbn Kementerian Keuangan pandemi covid-19
Eko Nordiansyah • 22 Juni 2021 12:01
Jakarta: Pemerintah menjamin ketersediaan anggaran kesehatan masih mencukupi untuk menghadapi lonjakan kasus covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan Rp172,84 triliun untuk anggaran kesehatan.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, saat ini realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021. Artinya masih ada sekitar Rp133,29 triliun lagi yang bisa digunakan untuk penanganan covid-19.
 
"Kita telah menyiapkan pagu yang cukup, apalagi sekarang kita menghadapi kenaikan kasus covid sehingga ini bisa digunakan untuk menangani juga mengantisipasi kenaikan covid kita ke depan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alokasi anggaran kesehatan tahun ini antara lain, biaya diagnostik testing dan tracing Rp6,88 triliun, biaya klaim perawatan Rp32,33 triliun, insentif dan santunan tenaga kesehatan Rp16,83 triliun, program vaksinasi Rp58,11 triliun, penelitian dan komunikasi Rp1,17 triliun.
 
Selain itu, ada anggaran untuk BNPB Rp860 miliar, bantuan iuran JKN Rp2,43 triliun, belanja penanganan covid-19 sarpras dan alkes Rp1,6 triliun, insentif perpajakan Rp20,85 triliun, cadangan imunisasi reguler Rp1,44 triliun, realokasi BOK Vaksinasi/APD Rp3,3 triliun, dan penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp14,86 triliun.
 
Sementara realisasi belanja diagnostik testing dan tracing hingga 18 Juni adalah sekitar Rp250 miliar, therapeutic antara lain biaya klaim perawatan Rp13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga kesehatan Rp4,22 triliun, serta program vaksinasi Rp9,27 triliun.
 
Kemudian untuk belanja penelitian dan komunikasi sebesar Rp5 miliar, BNPB Rp660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp260 miliar, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp3,1 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya pada daerah Rp7,81 triliun.
 
"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," pungkas Suahasil.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif