Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.

Eselon I dan II Tetap Dapat Gaji ke-13

Ekonomi pns pandemi covid-19
Eko Nordiansyah • 10 Agustus 2020 14:32
Jakarta: Pemerintah memutuskan untuk memberikan gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik eselon I dan eselon II. Sebelumnya pemberian gaji ke-13 sama seperti Tunjangan Hari Raya (THR) yang hanya diberikan kepada eselon III ke bawah.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan gaji ke-13 diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS yang bekerja pada instansi pemerintah dan hakim pada lembaga peradilan. Termasuk di dalamnya adalah eselon I dan II.
 
"Sebagai apresiasi atas segala upaya kerja kerasnya dalam penanganan covid-19 dan pelaksanaan dan pemulihan ekonomi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sri Mulyani menambahkan, gaji ke-13 juga diberikan kepada pensiunan dan tunjangan bersifat pensiun (veteran). Sementara itu pejabat negara tetap tidak mendapatkan gaji ke-13 sebagaimana ketentuan yang sudah ada sebelumnya.
 
"Jadi dalam hal ini pejabat negara tetap tidak diberikan gaji ke-13 sama seperti waktu THR. Pejabat negara setara dengan menteri, anggota DPR, seluruh pejabat tinggi negara, presiden dan seluruh kabinet tidak mendapatkan gaji yang ke-13 ini," jelas dia.
 
Ketentuan mengenai gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020. PP ini sudah diterbitkan sejak 7 Agustus 2020 lalu.
 
Adapun komponen yang dibayarkan untuk gaji ke-13 antara lain adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kinerja (tukin) dan yang sejenisnya tidak diperhitungkan dalam pembayaran gaji ke-13 tahun ini.
 
"Gaji dan pensiun ke-13 dibayarkan mulai hari ini 10 Agustus, sesuai kesiapan administrasi dan regulasi dari pemerintah pusat, dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pemerintah daerah," pungkasnya.
 
Dengan penambahan ini, anggaran gaji ke-13 naik tipis dari Rp28,5 triliun menjadi Rp28,82 triliun. Ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp14,83 triliun untuk pegawai aktif Rp6,94 triliun dan pensiunan Rp7,88 trilun, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp13,99 triliun.
 
(SAW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif