Ilustrasi anggaran pemulihan ekonomi RI - - Foto : MI/Ramdani
Ilustrasi anggaran pemulihan ekonomi RI - - Foto : MI/Ramdani

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp677,2 Triliun

Ekonomi anggaran Pemulihan Ekonomi Kenormalan Baru
Eko Nordiansyah • 03 Juni 2020 16:42
Jakarta: Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan pandemi virus korona (covid-19) menjadi Rp677,2 triliun. Anggaran tersebut naik Rp30,03 triliun dari sebelumnya Rp641,17 triliun.
 
"Revisi Perpres 54 tahun 2020, postur APBN itu dilakukan lewat konsultasi lingkungan sendiri melalui rapat kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi dan berbagai lembaga, BI, OJK, dan LPS yang terlibat di dalam design tersebut dan konsultasi dengan dewan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,55 triliun dana akan digunakan untuk penanganan covid-19 dari sisi kesehatan. Di dalamnya, kata Menkeu, termasuk pula pemberian insentif bagi tenaga medis, santunan kematian, bantuan uiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), gugus tugas penanganan covid-19, dan insentif perpajakan di sektor kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kedua, perlindungan sosail menyangkut program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang selama enam bulan, logisitik sembako, BLT dana desa, yang total keseluruhannya mencapai Rp203,9 triliun," ungkapnya.
 
Pemerintah juga menyiapkan Rp123,46 triliun untuk dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dukungan diberikan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya maksimal Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
 
Selanjutnya stimulus bagi dunia usaha dan relaksasi perpajakan yang totalnya mencapai Rp120,61 triliun. Dana talangan sebesar Rp44,57 triliun baik untuk pembiayaan korporasi maupun BUMN, serta dukungan sektoral untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp97,11 triliun.
 
"Termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara (PMN), penalangan kredit modal kerja darurat non UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya pinjaman di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN," pungkasnya.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif