Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

Lampu Kuning Utang Luar Negeri Indonesia

Ekonomi utang luar negeri
Desi Angriani • 16 Oktober 2019 16:56
Jakarta: Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia disebut tak lagi aman. Posisi utang yang mencapai USD393,5 miliar atau setara Rp5.566 triliun (kurs Rp14.147 per USD) berada pada lampu kuning.
 
Jumlah tersebut terbagi atas ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD196,3 miliar serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar USD197,2 miliar. Artinya, pemerintah mesti berhati-hati untuk melakukan ekspansi fiskal meski utang tersebut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
 
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan berbagai risiko dapat menghampiri, khususnya saat terjadi gejolak ketidakpastian global. Pasalnya, utang pemerintah mayoritas dikeluarkan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi sebanyak 40 persen dari total SBN dimiliki oleh asing.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maka tak heran, Indonesia masih dihantui capital outflow atau keluarnya aliran modal secara tiba-tiba. Seiring dengan kondisi tersebut, nilai tukar rupiah pun turut terimbas dan bermuara pada naiknya nilai impor.
 
"Kalau saya melihat dari yang saya sebutkan tadi harus hati-hati, lampu kuning lah. Jadi di balik rencana pemerintah untuk tetap berekspansif di fiskal tentu harus ada risiko yang dipersiapkan," kata Yusuf saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Di sisi lain, bertambahnya nominal utang bakal mendorong perebutan likuiditas di tengah masyarakat. Swasta dipastikan kesulitan mendapatkan likuiditas lantaran sudah diserap lebih dulu oleh pemerintah.
 
Karena itu, swasta dipastikan menerbitkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari pemerintah. Swasta tak punya pilihan selain melakukan pinjaman atau menambah utang luar negeri demi mencukupi likuiditasnya.
 
Maka tak heran, utang luar negeri Indonesia terus membengkak dalam lima tahun terakhir. Puncaknya, Indonesia bisa kembali pada kondisi krisis moneter 1998 silam jika swasta tak mampu melakukan lindung nilai.
 
"Yang menjadi masalah kalau pemerintah tentu punya sandaran yang lebih kuat. Yang masalah swasta yang tidak bisa melakukan lindung nilai mereka akan terkena dampak ketika gejolak global. Seperti yang kita tahu sejarah utang swasta berdampak krisis seperti 1998," pungkas dia.
 
Bank Indonesia merilis pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
Di antaranya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN pemerintah); sektor konstruksi (16,4 persen); sektor jasa pendidikan (15,9 persen); sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen); serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen).
 
ULN swasta secara sektoral didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,6 persen.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif