Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana.
Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana.

Sri Mulyani Tetapkan Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

Ekonomi kelapa sawit Sri Mulyani Kementerian Keuangan bpdp sawit
Eko Nordiansyah • 04 Desember 2020 18:18
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 
Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
 
"Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau tujuh hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020," tulis keterangan resmi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Jumat, 4 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam lampiran PMK, untuk produk CPO ditetapkan tarif pungutan mulai dari USD55 per ton dengan asumsi harga CPO berada di bawah atau sama dengan USD670 per ton. Sementara tarif pungutan tertinggi USD255 per ton berlaku jika harga CPO di atas USD995 per ton.
 
Selanjutnya, besaran tarif pungutan ekspor akan meningkat USD15 per ton untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar USD25 ton. Dengan begitu, tarif pungutan ekspor CPO ditetapkan dalam rentang USD55 per ton hingga USD255 per ton.
 
Dengan ketentuan yang ada saat ini, maka dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional.
 
Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.
 
"Kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespons kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini," lanjut keterangan resmi BPDP Kelapa Sawit tersebut.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif