Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/SUSANTO
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: MI/SUSANTO

Menkeu: Rasionalisasi Pajak Daerah Diatur Omnibus Law Perpajakan

Ekonomi perpajakan Omnibus Law
Damar Iradat, Annisa ayu artanti • 23 November 2019 09:23
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengatur rasionalisasi pajak daerah yang bakal tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan. Di dalam Omnibus law Perpajakan nantinya terdapat revisi sejumlah pasal-pasal tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 
"Rasionalisasi pajak daerah tujuannya untuk mengatur kembali yang selama ini kewenangan pemerintah pusat guna menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, maka akan ditegaskan di dalam RUU ini. Dan ditegaskan peraturannya melalui Peraturan Presiden (Perpres)," kata Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
 
Ia menjelaskan rasionalisasi pajak daerah dianggap perlu oleh permerintah karena bisa menciptakan kembali gairah investasi. Meskipun diakuinya juga dengan rasionalisasi pajak dapat menggerus pendapatan daerah. Menkeu akan terus berkonsultasi dengan asosiasi dan pemerintah daerah mengenai aturan rasionalisasi pajak daerah tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tentu kita akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatur agar mengatur kemampuan daerah guna mengumpulkan pajak asli daerahnya tetap bisa baik," ucap dia.
 
Lebih lanjut, ia menambahkan, pemerintah bakal membuatkan formula kepada daerah supaya peraturan ini tidak menurunkan kinerja daerah. "Ini yang akan kita terus formulasikan, termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan peraturan daerahnya secara lebih cepat melalui peraturan kepala daerah," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif