NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: MI/ARYA MANGGALA
Ilustrasi. FOTO: MI/ARYA MANGGALA

Kinerja Penerimaan Pajak 2020 Diprediksi Tak Banyak Berubah

Ekonomi pajak penerimaan pajak
Antara • 08 Januari 2020 12:02
Jakarta: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memprediksi kinerja penerimaan pajak pada 2020 tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan tahun lalu. Diharapkan pemerintah melakukan gebrakan agar penerimaan pajak bisa lebih maksimal di masa-masa mendatang.
 
"Tak jauh berbeda dengan 2019, ekonomi pada 2020 masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Kinerja pertumbuhan penerimaan dapat diperkirakan tidak mengalami perubahan besar," ujar Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Target penerimaan pajak dalam APBN 2020 mencapai Rp1.642,57 triliun atau naik 4,12 persen dari target 2019 senilai Rp1.577,6 triliun. Penerimaan pajak 2019 tidak mencapai target, yaitu terealisasi Rp1.332 triliun atau 84,4 persen dari target. Dengan kata lain terjadi shortfall Rp245 triliun atau meleset Rp105 triliun dari outlook Pemerintah sebesar Rp140 triliun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mencapai target penerimaan pajak di 2020, pertumbuhan penerimaan perlu meningkat sebesar 23,3 persen dari realisasi 2019. Menurut Yustinus, target tersebut sulit untuk direalisasikan dan pemerintah memiliki opsi untuk menurunkan target penerimaan dalam APBNP.
 
Pilihan ini pun sulit, mengingat [emerintah pernah berkomitmen untuk tidak ada lagi APBN-Perubahan demi menjaga kredibilitas APBN. "Namun demi menjaga kesinambungan fiskal dan mencegah pelebaran defisit yang akan menaikkan porsi pembiayaan dari utang, maka revisi target di APBN menjadi pilihan paling rasional dan reasonable," kata Yustinus.
 
Yustinus menambahkan diperlukan pemantapan strategi untuk menggenjot penerimaan pajak yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain reformasi perpajakan yang sedang berjalan, salah satu terobosan baru oleh pemerintah yakni melalui omnibus law perpajakan.
 
Namun demikian perlu diperhatikan bahwa omnibus law perpajakan harus berada pada rel yang sama dengan reformasi perpajakan yakni dengan memastikan omnibus law perpajakan memiliki visi yang sama dengan reformasi perpajakan.
 
"Kebutuhan penerimaan negara yang terus meningkat tetap harus memperhatikan pentingnya menjaga iklim bisnis dan fairness praktik perpajakan," ujarnya.
 
Adapun strategi lainnya yang dapat dilakukan yaitu memperluas basis pajak melalui tindak lanjut data perpajakan pasca-amnesti dan hasil akses atau pertukaran informasi, terutama dalam rangka penegakan hukum, terutama dengan sinergi kelembagaan.
 
Selanjutnya, pemerintah dapat menginisiasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penanda tunggal seluruh transaksi dan aktivitas warga negara. Selain itu juga perlu dilakukan pemutakhiran data NIK pada database sektor keuangan. Dalam jangka pendek, NIK harus digunakan sebagai identitas wajib dalam faktur pajak pada setiap transaksi yang melibatkan orang pribadi.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif