Illustrasi. MI/Suci Sedya Utami.
Illustrasi. MI/Suci Sedya Utami.

Komisi XI Setujui Anggaran Enam K/L di 2020

Ekonomi apbn
Suci Sedya Utami • 16 September 2019 20:28
Jakarta: Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) atau pagu anggaran enam kementerian dan lembaga (K/L) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Persetujuan tersebut diberikan setelah ada ketuk palu penyesuaian anggaran yang dibahas dalam di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
 
Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno membacakan Kementerian Keuangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp43,51 triliun. Kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp7,92 triliun.
 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp3,53 triliun. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp1,86 triliun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian PPN Rp1,82 triliun serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Rp169,6 miliar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Komisi XI DPR harus memutuskan RKA K/L sudahh mendapat persetujuan Banggar DPR. Mitra kerja, dapat disetujui?," kata Soepriyatno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019.
 
Fraksi Golkar mengimbau agar anggaran K/L yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan serta pemeriksaan agar tidak mengalami penurunan terutama terkait alokasi belanja barang. Sebab apabila dipangkas maka akan berpengaruh pada kinerja K/L tersebut.
 
Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan merinci untuk pagu anggaran Kementerian Keuangan diperuntukkan untuk Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp21,8 triliun, Inspektorat Jenderal (Irjen) Rp108,3 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Rp153,9 miliar, Direktorat Jenderal Pajak Rp7,7 triliun.
 
Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp3,6 triliun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp106,4 miliar, Ditektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Rp110 miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Rp8,1 triliun, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp779,6 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp729,9 miliar, Badan Kebijakan Fiskal Rp142,9 miliar dan Indonesia National Single Window Rp121,5 miliar.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif