Rosan Roeslani terpilih menjadi ketua umum Kadin periode 2015-2020. Foto: Antara/Novrian Arbi
Rosan Roeslani terpilih menjadi ketua umum Kadin periode 2015-2020. Foto: Antara/Novrian Arbi

Kadin Bantu Sosialisasi Omnibus Law hingga ke Daerah

Ekonomi kadin Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 06 Desember 2019 17:57
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membantu pemerintah untuk menyosialisasikan omnibus law sampai ke daerah-daerah. Saat ini Kadin yang masuk dalam satuan tugas (satgas) omnibus law masih membantu penyusunan draft rancangan undang-undang (RUU) omnibus law.
 
"Sempat kita bicara dengan Pak Menko (Perekonomian) sosialisasi bersama akan kita lakukan. Bukan hanya di Jakarta tapi juga daerah lainnya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Dirinya menambahkan, Kadin juga membentuk koordinator wilayah di setiap daerah. Nantinya koordinator ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mensosialisasikan kepada pengusaha di wilayahnya sehingga pemahamannya bisa lebih merata.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita tunjuk Sumatera Utara sebagai koordinatornya. Mereka nanti yang bertanggung jawab semua di Sumatera. Di Jawa dan Bali saya tunjuk Jawa Tengah, nanti dia akan mengkoordinasi. Nanti di wilayah timur saya sudah tunjuk juga dari NTT kolaborasi dengan Sulawesi Selatan. Semua sudah kita petakan saya kasih setiap daerah untuk pulaunya masing-masing juga," jelas dia.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani berharap omnibus law bisa segera direalisasikan. Menurut dia, sejumlah ketentuan yang diatur ulang di omnibus law akan memberikan peluang untuk lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.
 
Misalnya saja berbagai insentif perpajakan yang dijanjikan seperti super tax deduction, tax allowence, tax holiday yang akan menarik minat investor. Namun demikian, dirinya mengingatkan bahwa insentif perpajakan saja tidak cukup karena ada aspek lain yang dibutuhkan untuk kemudahan berusaha.
 
"Tapi semua regulasi maupun perizinan untuk iklim investasi juga harus diperbaiki. Jadi ini harus berjalan bersamaan makanya harus ada omnibus cipta lapangan kerja, omnibus perpajakan harus sama-sama. Kalau cuma dikasih insentif tapi intinya enggak diperbaiki ya percuma juga," pungkasnya.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif