Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Kemenkeu Paparkan 2 Dimensi Penting dalam Mereformasi Perpajakan

Ekonomi perpajakan Kementerian Keuangan
Husen Miftahudin • 12 Oktober 2020 15:37
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku tengah mencari terobosan kebijakan yang bisa memadukan investasi dan struktur penduduk. Rancangan terobosan kebijakan ini bisa menjadi pelecut utama dalam transformasi ekonomi yang kemudian mendorong Indonesia maju ke depan.
 
Terobosan kebijakan ini utamanya dilakukan dengan mereformasi perpajakan. Terkait hal ini, Suahasil menyebut ada dua dimensi penting yang tidak bisa lepas dari keberhasilan upaya reformasi perpajakan di Indonesia.
 
Dimensi pertama adalah mengumpulkan pendapatan negara. Ia menjelaskan bahwa pajak adalah upaya untuk mengumpulkan pendapatan negara, lalu pendapatan negara digunakan untuk belanja, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah dalam bentuk transfer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Fungsi dari reformasi pajak untuk mengumpulkan pendapatan tidak boleh hilang, makin hari malah harus semakin kita perkuat. Artinya, kunci utama jangka menengah dari APBN kita adalah kemampuan untuk mengumpulkan pajak," ujar Suahasil dalam media briefing UU Cipta Kerja terkait Bidang Perpajakan secara virtual di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020.
 
Menurut Suahasil, pengumpulan pendapatan negara harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, mengumpulkan pendapatan negara harus dilakukan dengan penyederhanaan administrasi, peningkatan kepatuhan, perbaikan IT, perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan peraturan, hingga memperkuat core tax.
 
Sementara, dimensi kedua untuk memperkuat langkah reformasi perpajakan adalah pajak sebagai alat fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, pajak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan konsumsi dan juga investasi.
 
"Karena itu, dimensi yang sama dari apa yang dilakukan di nomor satu tadi yaitu menyederhanakan prosedur, memperbaiki kepatuhan, menyederhanakan administrasi, dan bahkan sampai dengan menciptakan insentif-insentif pajak itu menjadi alat fiskal," paparnya.
 
Dalam konteks mengumpulkan pendapatan dan mendorong investasi, kebijakan pajak harus dicari titik keseimbangannya. Kebijakan pajak juga harus membuat Indonesia kompetitif dibandingkan negara-negara lain.
 
Terkait upaya mendorong investasi, pemerintah juga terus mencari terobosan di bidang insentif pajak. Langkahnya, memastikan insentif pajak itu bisa dipertanggungjawabkan dengan melakukan estimasi hingga menghitung besarnya belanja perpajakan tax expenditure.
 
"Sehingga kita itu memang memberikan insentif, tapi kita hitung, dan kita memastikan bahwa yang kita hitung itu kemudian bisa kita dapatkan manfaatnya untuk perekonomian," pungkas Suahasil.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif