Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/ARYA MANGGALA)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/ARYA MANGGALA)

Penerimaan Negara dari Freeport Diupayakan Lebih Besar

Ekonomi pajak freeport
22 Desember 2018 12:34
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya menjamin penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia menjadi lebih besar. Hal itu diharapkan terjadi setelah proses pengalihan saham mayoritas atau divestasi kepada Holding Industri Pertambangan yakni PT Inalum (Persero) tuntas.
 
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak lebih besar untuk negara, dengan berapapun nilai dari harga tembaga dan emas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018.
 
Ani, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa keseluruhan komponen penerimaan pajak dan bukan pajak akan menggunakan Pasal 169 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu penerimaan negara harus lebih besar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan perubahan harga, kalau dijumlahkan seluruh penerimaan kita, baik dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Perseorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PBB, pajak air dan tanah, maupun royalti, itu semuanya akan masuk dalam komponen yang secara total lebih banyak," tutur dia.
 
Pemerintah menggunakan sistem pajak nail down atau persentase setiap komponen pajak bersifat tetap untuk menghitung penerimaan negara dari tambang PT Freeport Indonesia. Dalam hal ini, komponennya bisa berbeda-beda. Terkait masing-masing komponen di dalam PPh, pemerintah menggunakan PPh yang sekarang.
 
"Berarti mereka mendapatkan pajak korporasi 25 persen, itu lebih kecil dari yang di kontrak karya yang 35 persen namun di-nail down, jadi kalau ada perubahan UU PPh mereka tetap bayar 25 persen," ujar dia.
 
Ani menambahkan bahwa untuk komponen PPN skema yang digunakan juga nail down sehingga tidak terpengaruh apabila ada perubahan. Hal itu dilakukan guna memberikan kepastian bagi Freeport untuk tetap memberikan kewajiban penerimaan.
 
"Royalti juga menggunakan yang sekarang ini ditetapkan, sehingga mereka akan membayar sesuai tarif sekarang. Kalau nanti ada perubahan tarif royalti, tetap ada nail down," pungkas dia.
 

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif