Ilustrasi ekonomi Indonesia. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.
Ilustrasi ekonomi Indonesia. Foto : MI/MOHAMAD IRFAN.

Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Tekan Ketimpangan

Ekonomi ekonomi indonesia
Media Indonesia • 20 Januari 2020 21:32
Jakarta: Ekonom dari Center of Reform on Economis (Core) Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan ketimpangan merupakan hal yang terjadi secara alami. Sebab semua negara di dunia memiliki ketimpangan.
 
Hanya saja bobot ketimpangan di tiap-tiao negara yang berbeda dan itu harus menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan agar bobot ketimpangan tidak terlalu besar.
 
Menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas menjadi salah satu kuncinya. Maksudnya ialah pertumbuhan ekonomi itu dapat dirasakan dampaknya dengan terbukanya kesempatan dan lapangan kerja yang luas.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja sebesar mungkin. Saat ini setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen hanya bisa menciptakan sekitar 250 ribu lapangan kerja baru. Ini harus ditingkatkan menjadi 300 ribu atau bahkan 400 ribu," kata Piter saat dihubungi Media Indonesia, Senin, 20 Januari 2020.
 

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan ketimpangan ialah dengan terus melebarkan jaring pengaman untuk membantu lapisan masyarakat yang berada di level bawah.
 
Pernyataan Piter tersebut menanggapi laporan dari Oxfam yang bertajuk Time to Care. Dalam laporan itu, disebutkan sebanyak 2.153 miliarder dunia memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang di dunia atau setara 60 persen dari populasi manusia.
 
Dalam pernyataan pers yang dirilis Senin (20/1) melalui www.Oxfam.org menyatakan, ketidaksetaraan global amat mengakar dan jumlah milarder meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir. CEO Oxfam India, Amitabh Behar mengungkapkan hal itu di World Economic Forun (WEF) di Davos, Swiss.
 
"Kesenjangan antara kaya dan miskin tidak dapat diatasi tanpa kebijakan penghilang ketimpangan yang disengaja, dan terlalu sedikit pemerintah yang berkomitmen untuk ini," kata Behar.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif