Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: Kemenko Perekonomian

2024, Pemerintah Targetkan Tingkat Inklusi Keuangan Capai 90%

Ekonomi ekonomi indonesia
Antara • 29 Januari 2020 11:01
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang saat ini sebesar 76,19 persen dapat meningkat menjadi 90 persen pada 2023-2024.
 
Airlangga Hartarto mengatakan beberapa upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan itu adalah dengan mengintegrasikan kebijakan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, seperti Bank Wakaf Mikro.
 
Mengutip Antara, Rabu, 29 Januari 2020, integrasi kebijakan tersebut, lanjut Airlangga Hartarto, untuk membuat produk dan jasa keuangan digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki produk dan jasa keuangan tersebut (unbankable).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Presiden minta mengintegrasikan program, mulai program untuk membuat masyarakat tidak unbankable dari PKH didorong dengan program inklusi keuangan. Kemudian Presiden juga menargetkan bahwa inkkusi keuangan ini dalam 3-4 tahun ke depan bisa dinaikkan menjadi 90 persen," ujar dia.
 
Adapun tingkat Inklusi Keuangan adalah parameter yang mengukur akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal. Presiden Jokowi menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebesar 76,19 persen di 2019 masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara.
 
Menurut Presiden, tingkat inklusi keuangan RI masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Terdapat beberapa upaya yang ditekankan Presiden untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
 
Pertama, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga, kata Presiden Jokowi, lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro harus diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan.
 
"Kedua, layanan keuangan digital berbasis internet. Ini harus terus dikembangkan karena kita ingat negara kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet," ujarnya.
 
Ketiga adalah perluasan akses layanan keuangan formal yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun.
 
"Terakhir terkait perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat merupakan hal yang pentingdan mutlak bagi industri jasa keuangan," pungkas dia.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif