Pemerintah Bidik Turunkan Tingkat Kemiskinan ke 8,5% di 2019
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta: Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan tingkat kemiskinan bisa diturunkan ke level 8,5-9,5 persen di 2019 atau tahun terakhir masa kepemimpinan. Sejumlah strategi siap diimplementasikan guna memaksimalkan pencapaian penurunan target dimaksud.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) di Desember 2017 mencatat tingkat kemiskinan masih berada di level 10,12 persen dengan jumlah 26,58 juta jiwa yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan.

Adapun angka itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun, Bambang tidak menampik, status rentan miskin masih menjadi tekanan karena jumlahnya mencapai 67 juta jiwa. Ia berharap tahun ini tingkat kemiskinan bisa diturunkan kembali di bawah 10 persen.

Sedangkan sasaran target tahun ini berada pada kisaran 9,8-10 persen. "Pada 2019 kita harapkan bisa pada 8,5-9,5 persen," kata mantan Menteri Keuangan ini, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

Jika dilihat dari konsentrasi penduduk miskin maka tercatat lebih banyak berada di kawasan Barat yakni Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Bali yang mencapai 79 persen. Sementara di kawasan timur presentasenya mencapai 21 persen. Namun, bukan berarti pemerintah mendahulukan pengentasan kemiskinan di wilayah barat dan mengesampingkan di wilayah timur.

Bambang menegaskan seluruh wilayah di Indonesia berhak mendapatkan dukungan dari segi program pengentasan kemiskinan. Apalagi, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tahun ini merupakan tahun pemerataan pembangunan di Tanah Air tanpa terkecuali.

Lebih jauh terkait strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan melalui redistribusi fiskal yang berkeadilan di antarannya penyediaan lapangan kerja baru, meningkatkan iklim investasi, perbaikan sistem perpajakan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, akses pengelolaan lahan, layanan keuangan mikro, ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar peningkatan jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan lain sebagainya.

 



(ABD)