Industri Mamin Sambut Pengenaan Pajak UMKM 0,5%

Dian Ihsan Siregar 04 Juli 2018 16:35 WIB
pajak
Industri Mamin Sambut Pengenaan Pajak UMKM 0,5%
Illustrasi. Antara/Andreas Fitri Atmoko.
Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni pelaku UMKM yang memiliki penghasilan maksimal Rp4,8 miliar.  Pada PP itu, pemerintah menurunkan tarif pajak progresif bagi UMKM dari satu persen menjadi nol persen. Namun, tarif itu tidak berlaku selamanya.

Menanggapi hal itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi)‎ Adhi S Lukman menuturkan pengusaha makanan dan minuman yang berskala UMKM merespons positif kebijakan tersebut. Hal itu menurut dia bisa memotong beban operasional yang pengusaha jalankan tiap tahunnya.

"Itu wajar saja, tinggal pelaksanaan saja. Sampai saat ini mereka merespons positif, dan belum ada keluhan yang datang dari mereka. Itu yang sudah kami lakukan," ucap Adhi, ‎ditemui usai acara 'Media Workshop Food Ingredients Asia 2018' di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

‎Meski merespons positif, dia ‎mengharapkan, PP tarif pajak progresif bisa berlangsung panjang. Dia berharap potongan pajak itu bisa mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan.

"Tinggal sekarang pemerintah pendataan omzet dari pelaku UMKM itu saja. Mereka datang dan data dengan baik pelaku UMKM yang punya batasan penghasilan yang sudah dipatok dalam PP tersebut (pelaku UMKM dengan penghasilan maksimal Rp4,8 miliar)," ujar dia.

Pada akhir Juni lalu, ‎Dirjen Pajak Robert Pakpahan‎ mengatakan pemerintah telah memberikan jangka waktu bagi wajib pajak UMKM yang bisa mengakses tarif 0,5 persen. Setelah habis masanya wajib pajak akan dikenakan tarif normal menggunakan format pembukuan.

"Karena kita ekonominya mau, masa kita terus-terusan enggak mau pembukuan? Ini supaya kembali ke pakemnya," kata Robert.

Untuk wajib pajak orang pribadi diperkenankan menggunakan tarif tersebut selama tujuh tahun. Setelah tujuh tahun mereka harus pindah ke rezim pembukuan. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, perseroan, CV memiliki masa transisi empat tahun. Setelah empat tahun mereka harus pindah ke rezim pembukuan.

"Jadi ada pembelajaran empat tahun menggunakan penghitungan yang mudah 0,5 persen kali peredaran bruto ke omzet tanpa menyelenggarakan atau menunjukkan pembukuan yang lengkap penjualan harga pokok, biaya, setelah itu kembali ke penghitungan pajak secara umum yaitu pembukuan kali tarif pajak normal," tutur Robert.

Sedangkan untuk perseroan terbatas transisinya selama tiga tahun. Dalam aturan yang baru ini juga bersifat optional atau wajib pajak bisa memilih sejak awal apakah mau menggunakan tarif final atau tidak dikenakan tarif final.

Pemberian opsi ini sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak UKM yang selama ini merasa rugi namun tetap dikenakan tarif final satu persen, nantinya akan tidak dikenakan pajak apabila memang usahanya merugi, namun apabila untung maka akan dikenakan pajak, dengan syarat wajib pajak tersebut harus menyelenggarakan pembukuan. Tujuan akhirnya untuk mengajarkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan.




(SAW)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360