Kepala BKPM Franky Sibarani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Kepala BKPM Franky Sibarani. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Kepala BKPM: DNI Baru Lindungi Pengusaha UMKM

Ekonomi daftar negatif investasi
Ade Hapsari Lestarini • 13 Februari 2016 18:25
medcom.id, Jakarta: Daftar Negatif Investasi (DNI) baru akan melindungi pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menetapkan beberapa bidang usaha.
 
Bidang usaha tersebut dengan kategori dicadangkan atau disyaratkan bermitra untuk UMKM sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, yang dicadangkan untuk UMKM akan tertutup sama sekali untuk investor besar. Sementara untuk bidang usaha yang disyaratkan kemitraan dengan UMKM terbuka 100 persen untuk asing.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun karena disyaratkan kemitraan, maka saat mengajukan izin investor harus menyertakan bukti surat perjanjian kerja sama dengan perusahaan UMKM yang ada serta membawa bukti pendirian UMKM tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
 
Franky mencontohkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM di antaranya usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 hektare (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan tanaman pangan lainnya).
 
Kemudian usaha pengusahaan sarang burung walet di alam, industri pemindangan ikan, jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya dan/atau risiko kecil dan sedang dan/atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp50 miliar, serta agen perjalanan wisata.
 
Sementara untuk bidang usaha yang mensyaratkan kemitraan di antaranya industri makanan olahan, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet (e-commerce), dan pembenihan ikan (ikan laut, payau, tawar).
 
"Sektor e-commerce termasuk yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak karena sektor ini dinilai sedang berkembang," sebutnya.
 
Franky mengemukakan bahwa secara umum sebenarnya pemerintah telah melindungi kepentingan UMKM melalui UU Nomor 20 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk kriteria usaha dengan kekayaan bersih di bawah Rp10 miliar tergolong UMKM, sehingga investor asing tidak dapat masuk dengan membawa modal dibawah Rp10 miliar.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif