Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: AFP PHOTO/SAUL LOEB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: AFP PHOTO/SAUL LOEB

Menkeu Hapus Pajak Dividen Perusahaan

Ekonomi pajak setoran dividen perpajakan
Desi Angriani • 04 September 2019 07:16
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani segera menghapuskan pajak dividen bagi perusahaan dalam dan luar negeri dengan kepemilikan saham di bawah 25 persen. Namun, ketentuan itu hanya berlaku apabila dividen tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk instrumen investasi di Indonesia.
 
"Semua pajak PPh dividen dihapuskan apabila dividen itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia," kata Ani, sapaan akrabnya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
 
Ani mengungkapkan penghapusan pajak tersebut masuk ke dalam delapan aturan perpajakan baru yang segera diterbitkan pemerintah. Selama ini pajak dividen hanya dikenakan bagi perusahaan yang memiliki saham di bawah 25 persen dari jumlah modal yang disetor. Sebaliknya, perusahaan dengan dividen di atas 25 persen bebas pajak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dulu kalau dia miliki saham di atas 25 persen memang tidak dikenai PPh. Namun kalau memiliki saham di bawah 25 persen kena PPh normal yaitu 25 persen tarif yang sekarang," ungkapnya.
 
Sementara itu, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tetap dikenai PPh sebesar 10 persen yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009.
 
"Dan untuk wajib pajak orang minimal 10 persen," tegas dia.
 
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan aturan baru itu dirancang mengingat insentif pajak selama ini belum berhasil meningkatkan ekspor dan investasi. "Semua hal yang halangi harus dihilangkan. Filosofinya, buat ekonomi Indonesia menjadi kompetitif," pungkas Ani.
 
Adapun pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Didalamnya, pemerintah memangkas PPh badan, menghapus PPh dividen hingga menurunkan denda pajak.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif