BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.
BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.

Wamenkeu Bandingkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dengan Asuransi Swasta

Ekonomi kementerian keuangan
Desi Angriani • 30 Oktober 2019 20:39
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membandingkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan biaya asuransi swasta. Keduanya memiliki selisih iuran cukup jauh tapi mendapatkan manfaat dan fasilitas kesehatan yang tak jauh berbeda.
 
"Nah, sekarang kita coba hitung ya, bisa dibandingkan kalau kita ke asuransi swasta bayar berapa?" katanya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Suahasil menjelaskan kenaikan iuran tersebut sudah melalui perhitungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Bahkan, kebijakan itu dapat mengatasi defisit di BPJS Kesehatan sekaligus meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan di rumah sakit.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini keseluruhan nya harus diperbaiki sehingga memperbaiki tata kelola dan pasti akan meningkatkan efisiensi dari penyelenggaraan BPJS," ungkap dia.
 
Ia pun memastikan pemerintah menanggung kenaikan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 98 juta jiwa. Meski kenaikan iuran baru akan dijalankan tahun depan, pemerintah membayarkan selisih iuran bagi peserta PBI mulai 1 Agustus 2019 lalu.
 
"Dengan tarif yang baru kita akan menghitung, menganggarkan dan membayar dengan tarif tersebut," jelas mantan Kepala BKF ini.
 
Dilansir Medcom.id, Rabu, 30 Oktober 2019, iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas III ditetapkan sebesar Rp42 ribu. Sementara untuk kelas II iurannya sebesar Rp110 ribu dan kelas I akan dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu.
 
Iuran bagi peserta penerima upah (PPU) yaitu sebesar lima persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan empat persennya dibayarkan oleh pemberi kerja dan satu persen dibayar oleh peserta.
 
Adapun batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU adalah Rp12 juta. Batas paling rendah yakni upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi.
 
Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi gaji atau upah per bulan, dan dasar perhitungan peserta PPU dari pemerintah mulai berlaku 1 Oktober 2019. Sedangkan peserta PPU dari pegawai swasta mulai berlaku 1 Januari 2019.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif