Ilustrasi perhitungan aset negara - - Foto: Shutterstock
Ilustrasi perhitungan aset negara - - Foto: Shutterstock

10 Kementerian/Lembaga dengan Nilai Aset Terbesar, Siapa Paling Kaya?

Ekonomi Kementerian Keuangan kementerian lembaga aset negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Antara • 16 Juli 2021 17:57
Jakarta: Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkap 10 kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki nilai barang milik negara (BMN) terbesar pada 2020.
 
"K/L paling kaya siapa sih? K/L yang paling besar, paling kaya itu Kementerian PUPR. Selanjutnya Kementerian Pertahanan," katanya dalam diskusi daring, Jumat, 16 Juli 2021.
 
Encep merinci Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nilai BMN sebesar Rp1.937,73 triliun atau sekitar 29 persen dari seluruh nilai BMN.
 
Kemudian Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan nilai BMN sebesar Rp1.749,48 triliun, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Rp636,39 triliun, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp516,1 triliun.
 
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp421,87 triliun, Polri Rp309,59 triliun, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp114,25 triliun.
 
Berikutnya, Kementerian Agama (Kemenag) Rp110,43 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp108,65 triliun, serta Kementerian Pertanian (Kementan) Rp81,28 triliun.
 
Encep menyatakan lebih dari 90 persen BMN tercatat pada 10 K/L dari 89 K/L yang ada di Indonesia. "Ini 10 K/L terbesar yang masanya itu 90 persen (dari total BMN). Kalau kita beres mengurusi 10 K/L terbesar ini beres lah Republik ini," tegasnya.
 
Sementara itu, tiga K/L berikutnya di luar 10 K/L terbesar meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rp68,15 triliun, BP Batam Rp53,56 triliun, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rp48,08 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Encep menjelaskan pihaknya saat ini sedang gencar untuk melakukan sosialisasi agar K/L mengasuransikan BMN dalam rangka melindungi aset negara jika terdapat bencana dan memperbaiki tata kelola administrasinya agar lebih rapi.
 
"Target tahun ini, 2021 semua K/L harus mengasuransikan," tegasnya.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif