Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Tegas! Pemerintah Ancam Pidana untuk Pelaku Pengalihan Aset Kasus BLBI

Ekonomi Kasus BLBI obligor blbi BLBI
Eko Nordiansyah • 22 September 2021 11:47
Jakarta: Pemerintah mengancam akan menjerat dengan hukuman pidana kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengalihkan aset yang terkait dengan kasus tersebut ke perumahan. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pengalihan jaminan dari kasus BLBI.
 
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) Rionald Silaban menyebut ada modus pencucian aset eks BLBI tersebut ke perumahan. Satgas BLBI kemudian menggandeng Bareskrim Mabes Polri guna menindaklanjuti obligor yang mempraktikkan modus tersebut.
 
"Untuk kasus-kasus seperti itu kita akan melihat, bagaimana jaminan tersebut beralih, dalam hal ada indikasi tindak pidana karena peralihan tersebut, maka kami akan bekerja sama dengan Bareskrim," kata dia, dalam video conference, Rabu, 22 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan praktik pengalihan aset itu bisa masuk ke ranah pidana, bukan lagi perdata sebagaimana yang saat ini tengah berjalan. Pasalnya para pelaku justru menjual aset yang sebenarnya sudah diserahkan kepada negara.
 
"Karena ini hak tagih piutang negara penyelesaiannya perdata. Tetapi dalam hal terjadi tindak pidana seperti itu sudah jelas diserahkan ke negara kok dijual lagi, dibangun lagi, tanpa izin itu bisa menjadi pidana," tegasnya.
 
Adanya aset eks BLBI yang dipindahkan menjadi perumahan itu tertuang di dalam dokumen hak tagih negara. Salah praktik pengalihan ini terjadi pada aset yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Dalam dokumen yang beredar, aset yang dimaksud memiliki luas 64.551 m2 dengan nilai Rp82,23 miliar.
 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah melakukan pengecekan ke lokasi dan berkoordinasi dengan kelurahan setempat. DJKN juga telah mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur guna meminta pengamanan aset.
 
Kemudian, Satgas BLBI mendapatkan dua usulan, yakni pemasangan plang pengamanan dan pengembalian batas bidang-bidang tanah eks BPPN tersebut.
 
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif