Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)

Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berlanjut di 2019

Ekonomi minuman beralkohol cukai tembakau
Angga Bratadharma • 17 Desember 2018 08:58
Jakarta: Kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau (HT) di 2018 akan dilanjutkan pada 2019 dengan menetapkan kebijakan cukai HT 2019.
 
Menteri Keuangan telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 (PMK 156/2018) tentang Perubahan Atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 (PMK 146/2017) tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
 
PMK ini mengubah beberapa ketentuan dalam PMK 146/2017 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Demikian seperti dikutip dalam keterangan resmi Kemenkeu, Senin, 16 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama tidak ada kebijakan penaikan tarif cukai HT maupun kenaikan batasan harga jual eceran minimum, sehingga tetap mengacu pada Pasal 6 dan 7 PMK 146/2017.
 
Kedua, menambah ketentuan terkait batasan harga jual eceran minimum Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sehingga perlu mengubah Bab I Ketentuan Umum dan Lampiran II PMK 146/2017.
 
Penyusunan kebijakan HT mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal.Sepanjang 2013-2018, penaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran HT telah berhasil mengendalikan produksi HT dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6 persen.
 
"Namun demikian, dari aspek tenaga kerja, pemerintah masih perlu memberikan ruang bagi industri padat karya dengan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang perkembangannya stagnan," tulis keterangan resmi itu.
 
Selanjutnya, pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau 2019 akan lebih memfokuskan pada upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dimaksudkan agar industri HT legal dapat tumbuh dan mengisi pasar ilegal yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah penerimaan negara sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
 
Selain itu, upaya intensifikasi cukai lebih dioptimalkan berupa pengenaan cukai pada produk HPTL yang kinerja penerimaannya dalam tiga bulan terakhir sudah mencapai lebih dari Rp154,1 miliar sehingga diharapkan target penerimaan cukai 2019 masih dapat dicapai.
 
Kebijakan cukai HT 2018 dipandang masih efektif dengan beberapa parameter seperti aspek pengendalian konsumsi, tenaga kerja, industri, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara.
 
Di samping itu, dalam menyusun kebijakan cukai ini senantiasa mendengar berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak baik secara tertulis maupun audiensi.
 
Kebijakan Tarif Cukai MMEA dan KMEA
 
Di sisi lain, dalam rangka penyesuaian tarif Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 (PMK 158/2018) pada 12 Desember 2018 mengenai Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol yang berlaku mulai 1 Januari 2019. Sejak PMK ini mulai berlaku, maka PMK Nomor 62/PMK.011/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Penyesuaian tarif cukai dalam PMK 158/2018 hanya dilakukan pada MMEA golongan A (kadar alkohol sampai dengan lima persen) baik dalam negeri maupun impor sebesar 15 persen dengan beberapa pertimbangan.
 
Pertama, penyesuaian tarif cukai cukai dilakukan dengan mempertimbangkan kisaran tingkat inflasi dalam empat tahun terakhir.
 
Kedua, MMEA golongan B dan MMEA golongan C telah dikenakan tarif bea masuk yang cukup tinggi masing-masing sebesar 90 persen dan 150 persen.
 
Ketiga, kebijakan nonfiskal berupa penindakan MMEA ilegal yang intensif telah berhasil meningkatkan volume impor MMEA golongan B dan C yang sebelumnya diisi oleh MMEA impor ilegal.
 
Selain itu, penyesuaian sistem tarif dilakukan pada KMEA yang dikenakan mengikuti international best practices. Sistem tarif cukai untuk KMEA yang selama ini berlaku adalah untuk KMEA jenis cair.
 
Sementara best practice yang ada di dunia dapat berbentuk padat atau sering dikenal dengan powdered alcohol (HS 2106), sehingga diperlukan penyesuaian tarif cukai KMEA dengan mengonversi Rp100 ribu per liter menjadi Rp1.000 per gram.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif