Pelaku Usaha Harus Dilibatkan dalam Pembahasan Regulasi

Cahya Mulyana 02 Desember 2018 10:52 WIB
deregulasi
Pelaku Usaha Harus Dilibatkan dalam Pembahasan Regulasi
Illustrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.
Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Hanya saja, kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang masuk di dalamnya mendapatkan protes dari kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Itu karena ada lima bidang usaha yang terkait UMKM dikeluarkan dari DNI.

Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Mohamad Revindo menekankan penting nya bagi pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha, terutama UMKM, dalam membahas suatu regulasi yang menyangkut UMKM.

"Kadang-kadang paket kebijakan di atas kertas, itu dalam tahap perencanaan baik, tapi tanpa kebijakan turunan hasilnya bisa berbeda lagi. Karena itu, stakeholder perlu diajak bicara," kata Revindo dalam Talkshow Kopitalk Indonesia dikutip dari Antara, Minggu, 2 Desember 2018.

Talkshow yang mengangkat tema Kebijakan Penanaman Modal Asing, Merugikan atau Menguntungkan UMKM? tersebut merupakan program kerja sama Media Indonesia dengan Koperasi Komunitas Kopi Indonesia (Kokopi), Tv Desa dan Most Radio 105,8 fm.

Revindo menekankan Indonesia tidak antiinvestasi asing. Jika perekonomian Indonesia mau tumbuh, kata dia, harus ada investasi.

"Kita enggak antiinvestasi asing, tapi investasi asing yang seperti apa? Karena itu ada daftar DNI. DNI ada tingkatannya, ada investasi yang tertutup sama sekali (baik untuk dalam negeri maupun asing), ada (investasi) yang hanya boleh untuk UKM saja atau bermitra saja atau yang di kawasan tertentu aja," paparnya.

Menurut Revindo, adanya protes dari kalangan UMKM terhadap kebijakan relaksasi DNI yang menyangkut UMKM itu karena tidak ada komunikasi dan sosialisasi kepada mereka. Pentingnya pelaku UMKM diajak bicara, sambungnya, lantaran kerap kali aturan yang ada di atas kertas berbeda implementasinya di lapangan.

"Memang idealnya ada kajian, diskusi terbatas, uji publik, nanti dicari solusinya. Tujuannya baik, tapi situasi di lapangannya seperti apa, pelaku usahanya harus diajak kerja sama, ngga boleh disingkirkan begitu aja," ujarnya.

Ia pun mencontohkan industri pengupasan umbi-umbian yang awalnya dikeluarkan dari DNI. Ia mengatakan regulasi yang dibuat bisa saja ditujukan untuk menguntungkan para petani umbi dan industri kecil yang memanfaatkan hasil umbi-umbian tersebut.

"Tapi kalau investor diundang, investor jalan pikirannya juga lain. Kalau saya menggunakan pasokan (umbi-umbian) petani, apa pasokan saya konstan? Kalau ngga (konstan), saya beli lahan, saya tanam sendiri (umbi-umbiannya). Lalu (investor) mikir lagi, kenapa saya ngga bikin sendiri pabriknya," pungkasnya.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id